September 5, 2026

China Dukung Iran, tetapi Tak Mau Korbankan Hubungan dengan AS

China masih menjadi salah satu negara yang memberikan dukungan penting kepada Iran di tengah tekanan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat (AS). Namun, dukungan Beijing diperkirakan memiliki batas karena China juga perlu menjaga kepentingan yang lebih luas, termasuk hubungan dengan Washington serta negara-negara Teluk.

Dukungan China terhadap Iran selama ini terutama terlihat dari hubungan perdagangan dan pembelian minyak yang membantu menopang perekonomian Teheran. Meski menentang serangan militer dan sanksi AS terhadap Iran, Beijing dinilai tidak akan mengambil risiko konfrontasi langsung dengan Washington demi mempertahankan Iran.

“China, dengan kepentingan global yang lebih luas, hanya dapat secara aktif mendorong de-eskalasi konflik AS-Iran, serta tidak bisa dan tidak akan terlibat dalam konfrontasi sengit dengan AS demi kepentingan Iran,” ujar Hongda Fan, direktur Pusat China-Timur Tengah di Universitas Shaoxing, China, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis (3/9/2026).

“Pada akhirnya, konflik AS-Iran harus diselesaikan oleh kedua negara itu sendiri,” katanya.

Hubungan ekonomi China dan Iran memang cukup besar, khususnya dalam sektor energi. Namun, tingkat ketergantungan kedua negara tidak seimbang. Iran jauh lebih membutuhkan China, sedangkan Beijing masih memiliki sejumlah alternatif pemasok energi, seperti Arab Saudi, Rusia, Irak, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Kondisi tersebut membuat China harus berhati-hati dalam menghadapi tekanan dari AS. Perusahaan besar China, seperti Sinopec dan PetroChina, selama ini cenderung menghindari minyak Iran karena risiko sanksi.

Akibatnya, perdagangan minyak Iran lebih banyak dilakukan melalui kilang independen berskala kecil atau teapot refinery. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki keterkaitan yang lebih terbatas dengan sistem keuangan global berbasis dollar AS.

Secara politik, Beijing tetap menentang sanksi sekunder AS dan berupaya mempertahankan kepentingan komersialnya di Iran. Namun, sikap tersebut tidak berarti China bersedia menopang perekonomian Iran tanpa batas.

Zichen Wang dari Center for China and Globalization (CCG) mengatakan bank-bank besar dan perusahaan milik negara China tetap sangat berhati-hati terhadap risiko terkena sanksi AS.

“China kemungkinan akan terus menentang sanksi sekunder AS secara politis dan membela apa yang mereka anggap sebagai kepentingan komersial China yang sah,” ujar Wang.

Batas dukungan Beijing terhadap Teheran juga tercermin dari realisasi investasi China di Iran. Pada 2021, China dan Iran meneken kesepakatan strategis selama 25 tahun yang mencakup janji investasi hingga 400 miliar dollar AS atau sekitar Rp7.080 triliun.

Namun, hanya sedikit proyek yang benar-benar terealisasi. Andrea Ghiselli dari ChinaMed Project menilai perusahaan China tidak memiliki alasan untuk mempertaruhkan akses mereka terhadap sistem keuangan internasional demi memperluas bisnis di Iran.

Tekanan AS juga berdampak terhadap ekspor minyak Iran. Berdasarkan data Kpler, pengiriman minyak mentah Iran melalui Selat Hormuz yang sebagian besar menuju China turun dari sekitar 1,85 juta barel per hari pada Maret-April menjadi sekitar 240.000 barel per hari pada Agustus.

Meski minyak Iran penting bagi perekonomian Teheran, China masih mempunyai pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan energinya.

“Bagi China, Iran memang berharga, namun perannya dapat digantikan dalam berbagai aspek. Minyak Iran memang penting, tetapi China bisa mendapatkan pasokan energi dari Arab Saudi, Rusia, Irak, UEA, dan banyak pemasok lainnya,” ujar Mordechai Chaziza, pakar kebijakan China di Timur Tengah.

Chaziza menilai China juga tidak ingin hubungannya dengan Iran mengorbankan relasi dengan Arab Saudi dan UEA. Kedua negara tersebut merupakan mitra penting Beijing dalam bidang energi dan perdagangan.

Karena itu, kepentingan utama China adalah menjaga Iran tetap stabil, berdaulat, dan terhubung secara ekonomi. Namun, Beijing tidak ingin dukungannya membuat China harus memilih kubu dalam konflik Iran dengan AS, Israel, maupun negara-negara Teluk.

Kerri Bitsoff, mantan pejabat senior Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS, menilai hubungan China dan Iran lebih didasarkan pada kepentingan pragmatis daripada sebuah aliansi.

“Menurut saya, ini bukanlah bentuk aliansi sebagaimana yang dibayangkan sebagian orang, meskipun memang ada dukungan nyata. Saya lebih melihatnya sebagai hubungan pelanggan yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja oleh Iran,” katanya.

Sikap hati-hati Beijing juga tidak terlepas dari pentingnya hubungan China dan AS. Pada 14-15 Mei 2026, Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bertemu di Beijing untuk membahas sejumlah persoalan bilateral, termasuk perdagangan dan hubungan kedua negara.

Kedua pemimpin juga dijadwalkan kembali bertemu pada 24 September 2026. Situasi tersebut membuat Beijing berkepentingan menjaga agar dukungannya terhadap Iran tidak berkembang menjadi konfrontasi langsung dengan Washington.