Purbaya Awasi SPPG, Anggaran MBG Bisa Dipangkas Jika Bermasalah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengerahkan jajaran Kementerian Keuangan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk mengawasi tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik dan efisien.
“Jadi saya kerahkan orang Dirjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk memonitor secara berkala SPPG-SPPG yang ada di setiap daerah Indonesia,” kata Purbaya di kawasan Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).
Baca Juga: Pengelola Whoosh Disiapkan Kemenkeu, Diumumkan 15 September
Anggaran MBG Bisa Dipangkas
Purbaya mengatakan, tim DJPb yang diterjunkan akan melaporkan langsung kepadanya maupun Badan Gizi Nasional (BGN) apabila menemukan persoalan dalam tata kelola SPPG.
Jika laporan tersebut tidak ditindaklanjuti, Kementerian Keuangan memiliki kewenangan untuk mengurangi anggaran program MBG.
“Nanti kalau ada yang ngaco-ngaco ya kita kasih masukan ke BGN bahwa di suatu tempat SPPG tertentu melakukan kesalahan. Dan kalau enggak didengar ya kita kurangin anggarannya otomatis,” ucap Purbaya.
Meski demikian, Purbaya menilai pelaksanaan MBG sejauh ini semakin baik, terutama setelah Sudaryono menjabat sebagai Kepala BGN. Ia menilai Sudaryono mampu meningkatkan efisiensi pelaksanaan program tersebut.
Pada tahun ini, kebutuhan anggaran MBG disebut berhasil ditekan dari semula Rp330 triliun menjadi Rp270 triliun. Angka tersebut kemudian kembali diefisienkan menjadi sekitar Rp240 triliun.
Baca Juga: Tertinggi di Dunia, Gaji Menteri Singapura Jadi Sorotan
Purbaya bahkan optimistis pelaksanaan MBG tahun ini dapat berjalan dengan anggaran di bawah Rp200 triliun.
“Jadi kepala BGN yang baru, orangnya cukup bagus ya. Bagus malah. Itu sudah melakukan efisiensi implementasi program itu. Sudah ada penghematan yang besar,” ungkap dia.
Untuk 2027, Purbaya memperkirakan kebutuhan anggaran MBG maksimal berada di kisaran Rp240 triliun.
“Itu kan dianggarkan Rp 240 triliunan ya, anggarannya segitu. Cuma nanti kita lihat apakah langkah-langkah efisiensi yang sedang dijalankan oleh BGN akan benar-benar bisa menekan ke bawah apa enggak. Tapi saya pikir sih patokannya segitu, Rp 240 triliun maksimum,” tegas dia.
