Houthi Jadi Ujian Awal Pakta Pertahanan Makkah

Pembentukan Pakta Pertahanan Makkah atau Makkah Joint Defense Agreement antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan pada 7 Agustus 2026 kini menghadapi ujian di tengah meningkatnya konflik dengan kelompok Houthi di Yaman.

Pakta tersebut menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari tiga negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Ketentuan itu membuat eskalasi antara Arab Saudi dan Houthi menjadi perhatian terhadap sejauh mana komitmen pertahanan bersama tersebut dapat diterapkan.

Houthi dalam beberapa waktu terakhir meningkatkan serangan terhadap Arab Saudi, termasuk menyasar wilayah dan infrastruktur yang dinilai strategis, sementara Riyadh berupaya menghadapi ancaman tersebut.

Satu Serangan terhadap Negara Anggota Dianggap Serangan Bersama

Berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani di Makkah, serangan bersenjata terhadap salah satu negara anggota dipandang sebagai serangan terhadap ketiganya. Perjanjian tersebut juga mencakup penguatan kerja sama pertahanan dan pencegahan terhadap ancaman eksternal.

Dengan ketentuan tersebut, eskalasi konflik Arab Saudi dan Houthi menjadi salah satu situasi yang dapat menguji mekanisme kerja sama pertahanan Saudi, Turki, dan Pakistan.

Namun, penerapan komitmen tersebut tidak serta-merta berarti anggota lain harus langsung terlibat dalam operasi militer.

Reuters melaporkan Pakistan menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan komitmennya sebagai sekutu pertahanan Arab Saudi dengan perannya dalam upaya diplomatik terhadap Iran, yang memiliki hubungan dengan Houthi.

Baca Juga: Houthi Ungkap Saudi Lancarkan 40 Serangan di Yaman

Prasyarat Hukum dan Administrasi

Salah satu persoalan dalam penerapan pakta adalah kebutuhan untuk membangun mekanisme kelembagaan dan menyesuaikan komitmen internasional dengan aturan domestik masing-masing negara.

Turki dan Pakistan sebelumnya disebut masih perlu menyelesaikan sejumlah proses hukum dan administratif sebelum seluruh ketentuan kerja sama pertahanan dapat diterapkan secara penuh.

Perkembangan berikutnya menunjukkan ketiga negara memang mulai membangun struktur kelembagaan pakta tersebut.

Pada akhir Agustus 2026, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi sepakat memperkuat kelembagaan kerja sama melalui pembentukan sekretariat di Arab Saudi serta mekanisme koordinasi di bawah komite politik dan pertahanan strategis.

Mekanisme kerja sama tersebut mencakup pembahasan mengenai pertahanan bersama, koordinasi, interoperabilitas, serta upaya mendorong penyelesaian konflik secara damai.

Dengan demikian, mekanisme Pakta Pertahanan Makkah tidak hanya diarahkan untuk merespons serangan setelah terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan penilaian terhadap potensi ancaman.

Genealogi Konflik

Konflik antara Houthi dan Arab Saudi memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan perang di Yaman.

Houthi, yang berbasis di Yaman utara, mengambil alih Sanaa pada 2014 dan kemudian menjadi salah satu kekuatan utama dalam konflik Yaman.

Arab Saudi mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan pada 2015 memimpin koalisi militer yang melakukan operasi terhadap Houthi.

Konflik tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan regional karena Houthi memiliki hubungan dekat dengan Iran, sementara Arab Saudi merupakan salah satu kekuatan utama yang berseberangan dengan Teheran di kawasan.

Kondisi tersebut membuat posisi Turki dan Pakistan menjadi lebih kompleks ketika keduanya harus menjalankan komitmen pertahanan dengan Arab Saudi sekaligus mempertimbangkan hubungan masing-masing dengan pihak-pihak lain di kawasan.

Pakistan bahkan mengambil pendekatan diplomatik dengan menyampaikan pesan kepada Iran agar menahan Houthi, sementara tetap menegaskan komitmennya terhadap keamanan Arab Saudi.

Faktor Penghambat Soliditas

Perbedaan kepentingan dan kebijakan luar negeri ketiga negara dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penerapan Pakta Pertahanan Makkah.

Arab Saudi memiliki hubungan pertahanan yang erat dengan Amerika Serikat, sedangkan Turki dan Pakistan memiliki kepentingan regional masing-masing dalam menghadapi konflik Timur Tengah.

Situasi tersebut membuat respons ketiga negara terhadap konflik dengan Houthi tidak selalu harus berbentuk operasi militer langsung.

Arab Saudi sendiri dilaporkan tengah menghadapi tekanan terhadap kemampuan pertahanan udaranya akibat meningkatnya serangan Houthi. Associated Press melaporkan Riyadh mencari bantuan militer dari sejumlah negara, termasuk Pakistan dan negara-negara Barat, meskipun belum ada komitmen negara lain untuk melakukan intervensi militer langsung.

Di sisi lain, Pakistan dan Turki tetap memiliki kepentingan untuk mencegah konflik berkembang menjadi perang regional yang lebih luas.

Kompleksitas tersebut dapat menjadi tantangan tersendiri bagi upaya membangun kohesi dalam pakta yang masih relatif baru.

Selain membangun mekanisme pertahanan bersama, ketiga negara juga perlu mengembangkan struktur organisasi yang memungkinkan pengambilan keputusan secara terkoordinasi.

Pakta tersebut juga terbuka terhadap kemungkinan keanggotaan negara lain di masa mendatang. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebelumnya menyatakan kesepakatan itu terbuka bagi negara-negara lain yang menginginkan perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas di kawasan.

Baca Juga: Trump Klaim Kontak Langsung dengan Iran, InginPerang Berakhir

Basa-basi Diplomatik

Perbedaan kepentingan di antara negara anggota dapat menjadi tantangan bagi efektivitas sebuah pakta pertahanan apabila tidak disertai mekanisme koordinasi yang jelas.

Kondisi serupa pernah muncul dalam berbagai aliansi pertahanan ketika kepentingan nasional anggota tidak sepenuhnya sejalan dengan kebijakan negara anggota lainnya.

Karena itu, eskalasi antara Arab Saudi dan Houthi menjadi salah satu ujian awal bagi kemampuan Pakta Pertahanan Makkah menerjemahkan komitmen pertahanan bersama ke dalam tindakan yang terkoordinasi.

Houthi juga masih menghadapi dinamika konflik yang lebih luas di Yaman dan kawasan Timur Tengah.

Pakistan dan Turki telah menunjukkan keterlibatan melalui jalur diplomatik dan kerja sama pertahanan, sementara Arab Saudi terus menghadapi ancaman langsung dari serangan Houthi.

Dengan situasi tersebut, perkembangan konflik Yaman akan menjadi salah satu faktor penting dalam melihat bagaimana tiga negara anggota menjalankan komitmen yang telah mereka sepakati melalui Pakta Pertahanan Makkah.