Jepang Minta PBB Hapus Label “Negara Musuh”
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghapus penyebutan negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II sebagai “negara musuh” dalam Piagam PBB.
Takaichi menyampaikan permintaan tersebut dalam pidato perdananya di Sidang Umum PBB pada Selasa (22/9/2026).
Ia menilai ketentuan yang dibuat 81 tahun lalu itu sudah tidak semestinya dipertahankan mengingat kontribusi Jepang kepada PBB selama lebih dari tujuh dekade.
“Dalam 70 tahun sejak kami menjadi negara anggota PBB, Jepang secara konsisten berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran masyarakat internasional sebagai negara cinta damai, di bawah kebijakan yang berorientasi pada pertahanan,” kata Takaichi, seperti dikutip The Wall Street Journal.
Baca Juga: Bahlil Minta Warga Mampu Tidak Pakai BBM Subsidi
Upaya untuk menghapus ketentuan tersebut sebenarnya bukan hal baru.
Majelis Umum PBB pada 2005 telah mengeluarkan resolusi untuk menghapus ketentuan “negara musuh”, tetapi hingga kini perubahan tersebut belum terlaksana.
Perubahan Piagam PBB membutuhkan persetujuan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, termasuk China dan Rusia.
China dan Rusia Kembali Ungkit Status “Negara Musuh” Jepang
Permintaan Jepang tersebut disampaikan ketika China dan Rusia belakangan kembali menggunakan ketentuan “negara musuh” dalam kritik mereka terhadap Tokyo.
China mengeklaim ketentuan tersebut memungkinkan negara-negara mengambil tindakan militer terhadap Jepang tanpa terlebih dahulu meminta izin PBB.
Sementara itu, Rusia menggunakan ketentuan tersebut untuk berargumen bahwa klaim teritorial Jepang atas Kepulauan Kuril Selatan yang disengketakan tidak sah.
Tekanan China terhadap Jepang juga terjadi di bidang ekonomi dan militer.
Beijing membatasi akses perusahaan Jepang terhadap magnet tanah jarang yang penting bagi industri manufaktur serta mengurangi jumlah penerbangan wisata dari China menuju Jepang.
Pada saat yang sama, pesawat dan kapal perang China semakin sering beroperasi di sekitar Jepang.
Rusia juga meningkatkan latihan militer di dekat Jepang dan bersama China kembali mengangkat sejarah militer Jepang pada masa perang untuk mengkritik peningkatan kemampuan pertahanan Tokyo.
Ketegangan antara Jepang dan China meningkat setelah Takaichi pada akhir tahun lalu mengatakan Jepang dapat terlibat dalam konflik terkait Taiwan.
China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mengambil alih pulau tersebut.
Baca Juga: Trump Luncurkan Trump TV 24 Jam Usai Diboikot Media AS
Takaichi Bertemu Trump di Tengah Ketegangan dengan China
Seruan penghapusan ketentuan “negara musuh” tersebut disampaikan setelah Takaichi bertemu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di sela-sela Sidang Umum PBB.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas hubungan AS-Jepang serta keamanan ekonomi.
Pembahasan keamanan ekonomi mencakup upaya mengurangi ketergantungan AS dan Jepang terhadap rantai pasok China.
Hal tersebut menjadi perhatian ketika Beijing semakin memanfaatkan penguasaannya atas sejumlah mineral penting untuk mencapai tujuan politik.
Permintaan Takaichi juga disampaikan menjelang kedatangan Presiden China Xi Jinping ke Washington pada Rabu untuk kunjungan kenegaraan selama dua hari dan pertemuan dengan Trump.
Trump sebelumnya mendesak negara-negara sekutu untuk meningkatkan belanja pertahanan serta memindahkan sebagian pasukan dan amunisi AS ke Timur Tengah untuk menghadapi Iran.
Pejabat AS menyatakan aliansi Amerika dengan negara-negara Asia tetap kuat, tetapi Washington menginginkan negara-negara sekutunya mengambil peran lebih besar dalam menjaga keamanan kawasan.
