Desember 12, 2025

Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi Khusus untuk Pemulihan Bencana Sumatera

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyusunan paket kebijakan ekonomi khusus bagi pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera.

Airlangga menjelaskan bahwa paket kebijakan tersebut disusun sejalan dengan upaya pemerintah memulihkan wilayah terdampak bencana. Saat ini, pemerintah menyiapkan skema khusus bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berada dalam kondisi force majeure.

Kebijakan itu mencakup restrukturisasi KUR hingga opsi pelunasan kewajiban atau baki debet bagi debitur yang terdampak.

“Arahan Bapak Presiden, pemerintah sedang menyiapkan paket kebijakan khusus untuk beban daripada debitur KUR (Kredit Usaha Rakyat) dalam kondisi force majeure,” kata Airlangga, Jumat (12/12/2025).

Di sisi lain, pemerintah juga memfinalisasi kebijakan untuk pekerja yang terdampak bencana, antara lain penghapusbukuan, penghapusan tagihan, dan penghapusan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pemberi kerja yang mengalami kerusakan atau gangguan usaha. Kemudahan layanan berbagai program jaminan seperti JHT, JKM, JKK, dan JP juga akan diberikan.

Airlangga menegaskan bahwa paket kebijakan ekonomi khusus tersebut akan diumumkan pekan depan untuk meringankan beban masyarakat terdampak, termasuk memberi kelonggaran agar debitur tidak perlu membayar cicilan selama masa bencana.

Pemerintah juga menyiapkan skema bunga nol persen selama fase pemulihan, serta suku bunga baru sebesar 3 persen untuk penyaluran ulang.

Selain itu, skema penghapusan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan masih dalam tahap finalisasi dan akan diumumkan dalam waktu dekat. Kebijakan ini akan berlaku bagi perusahaan maupun pekerja yang berada di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah bencana.

“Itu (BPJS Ketenagakerjaan) juga akan segera diumumkan, tapi mereka yang terkena itu juga kita akan hapuskan. Termasuk perusahaannya dan juga orangnya. Di wilayah bencana, itu nanti akan ditentukan kemudian,” kata Airlangga.

Airlangga menyebutkan bahwa dari total 996.000 debitur KUR di tiga provinsi yang terdampak bencana, sekitar 141.000 debitur dengan baki debet sekitar Rp7,8 triliun dinilai terdampak langsung. Termasuk di dalamnya lebih dari 63.000 debitur KUR sektor pertanian dengan baki debet Rp3,5 triliun.

Pemerintah menargetkan perhitungan teknis dan finalisasi kebijakan dapat selesai dalam beberapa hari ke depan sebelum paket kebijakan ekonomi khusus tersebut diumumkan.