Desember 16, 2025

Pos Militer Diserang, Guatemala Tetapkan Status Darurat

Pemerintah Guatemala menetapkan status darurat di dua kotamadya di wilayah barat negara tersebut, setelah serangkaian serangan bersenjata yang menewaskan sedikitnya lima orang.

Kebijakan ini diambil menyusul aksi kelompok bersenjata yang menyerang pos militer dan kantor polisi, memblokade jalan, serta membajak sebuah bus.

Presiden Guatemala, Bernardo Arévalo, mengumumkan keadaan darurat selama 15 hari di Nahuala dan Santa Catarina Ixtahuacan, yang berada di Departemen Solola.

Arevalo menyatakan, kelompok kriminal berupaya memaksa aparat keamanan mundur guna mengambil alih wilayah tersebut.

Dalam konferensi pers pada Senin (15/12/2025), Arévalo menegaskan situasi keamanan di Departemen Solola berada dalam kondisi genting. Pemerintah Guatemala akan meningkatkan pengamanan dengan melibatkan aparat keamanan secara maksimal.

Arévalo turut menampilkan rekaman video dan foto dari insiden yang terjadi pada Sabtu sebelumnya. Dokumentasi tersebut memperlihatkan individu bersenjata lengkap, mengenakan atribut mirip militer, termasuk helm, rompi antipeluru, dan senjata berkaliber besar, beraksi di dekat jalan utama yang ramai dilalui warga.

Menurut Arévalo, kelompok bersenjata tersebut terkait dengan aktivitas pemerasan dan perdagangan narkotika, sehingga menjadi ancaman serius bagi keselamatan masyarakat. Ia menegaskan pemerintah akan hadir dan melindungi warga.

Menteri Dalam Negeri, Marco Villeda, menyebutkan lima orang meninggal dunia dalam rangkaian serangan itu. Namun, sebelumnya Direktur Kepolisian Sipil Nasional, David Botero, menyatakan jumlah korban tewas mencapai enam orang, termasuk seorang anggota militer. Insiden ini diduga bermula sejak Kamis, ketika pos militer diserang dan mengakibatkan empat orang lainnya mengalami luka-luka.

Meski wilayah Nahuala dan Santa Catarina Ixtahuacan telah lama dilanda konflik terkait akses sumber air dan jalan lokal, Arévalo menegaskan serangan terbaru tidak berkaitan dengan perselisihan antarwarga.

Ia menekankan bahwa kejadian ini merupakan serangan terarah terhadap pos militer, bukan konflik horizontal antar komunitas.

Dalam penerapan status darurat, pemerintah membatasi aktivitas berkumpul di ruang publik, aksi unjuk rasa, serta kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan mobilitas warga. Aparat juga diberikan kewenangan untuk membubarkan pertemuan yang melibatkan kekerasan atau senjata, serta membatasi kepemilikan dan penggunaan senjata.