Desember 24, 2025

Eks Dewan BOJ Peringatkan Risiko Pelemahan Yen dan Lonjakan Yield Obligasi

Mantan anggota Dewan Kebijakan Bank of Japan (BOJ), Seiji Adachi, memperingatkan risiko berlanjutnya pelemahan nilai tukar Yen dan lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan fiskal pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi.

Peringatan tersebut muncul meskipun BOJ baru saja menaikkan suku bunga acuan ke level tertinggi dalam 30 tahun sebesar 0,75% pada Jumat lalu.

Alih-alih menguat, Yen tetap berada di bawah tekanan karena pasar menilai pernyataan Gubernur BOJ Kazuo Ueda pasca-rapat mengindikasikan bank sentral tidak akan tergesa-gesa melanjutkan siklus pengetatan moneter.

Menurut Adachi, pelemahan Yen saat ini tidak lagi berkaitan langsung dengan kebijakan moneter BOJ.

“Yen melemah meskipun selisih suku bunga Jepang-AS menyempit, yang berarti ini hampir tidak ada hubungannya dengan kebijakan BOJ,” ujar Adachi dikutip dari Reuters, Rabu (24/12/2025).

Ia menilai kondisi tersebut lebih dipicu oleh keraguan investor terhadap kemampuan Jepang menjaga kesehatan fiskalnya, meskipun selisih suku bunga antara Jepang dan Amerika Serikat mulai menyempit.

Kekhawatiran fiskal tersebut, lanjut Adachi, tercermin dari meningkatnya tuntutan premi risiko oleh investor, yang mendorong kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang (Japanese Government Bond/JGB).

Imbal hasil JGB tenor 10 tahun bahkan telah menyentuh level tertinggi dalam 27 tahun di posisi 2,1% pada Senin.

Lonjakan yield tersebut mencerminkan ekspektasi pasar terhadap potensi kenaikan suku bunga BOJ di masa depan, sekaligus rencana pemerintah untuk menerbitkan obligasi dalam jumlah besar.

Adachi memperkirakan BOJ pada akhirnya dapat menaikkan suku bunga hingga 1,5%, dengan kenaikan berikutnya kemungkinan terjadi sekitar Juli tahun depan. Namun, siklus pengetatan tersebut berisiko memperbesar beban biaya pendanaan utang publik Jepang yang sudah sangat besar.

Sorotan utama pasar tertuju pada kebijakan fiskal Perdana Menteri Takaichi, khususnya rencana anggaran tahun fiskal mendatang yang diperkirakan melampaui 122 triliun yen atau mencetak rekor tertinggi.

Anggaran tersebut merupakan yang pertama disusun di bawah kepemimpinan Takaichi dan diperkirakan akan melampaui penerbitan utang tahun sebelumnya sebesar 28,6 triliun yen.

Selain itu, anggaran jumbo tersebut juga mencakup paket stimulus senilai 21,3 triliun yen yang didanai melalui anggaran tambahan tahun fiskal berjalan, dengan tujuan meredam dampak kenaikan biaya hidup bagi rumah tangga.

Adachi menilai langkah tersebut semakin memperkuat persepsi pasar bahwa pemerintah Jepang mengedepankan kebijakan fiskal yang sangat ekspansif. Ia memperingatkan bahwa sulit bagi pemerintah untuk menghapus keraguan pasar terhadap kondisi keuangan Jepang dalam situasi tersebut, seraya menegaskan bahwa lonjakan imbal hasil obligasi berpotensi menjadi risiko terbesar bagi perekonomian Jepang pada 2026.