Chaos di Iran Memanas, Apa yang Membuat Protes Kali Ini Berbeda?

Gelombang demonstrasi bukan hal baru bagi Iran. Sejak Revolusi Islam 1979, negara yang berada di bawah tekanan sanksi internasional itu berkali-kali diguncang aksi protes massal. Namun, para pengamat menilai bahwa chaos di Iran memanas kali ini memiliki karakter yang berbeda dan jauh lebih berbahaya dibandingkan gelombang sebelumnya.

Perpaduan krisis ekonomi domestik yang semakin parah dengan tekanan geopolitik dan ancaman terbuka dari Amerika Serikat membuat para pemimpin Iran berada dalam posisi yang nyaris tanpa pilihan. Situasi ini menciptakan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Baca Juga: Penjualan Chip AI Nvidia ke China Diizinkan Amerika Serikat

Dari Protes Ekonomi Menjadi Gerakan Nasional

Gelombang protes terbaru bermula pada 28 Desember, ketika para pedagang di Grand Bazaar Tehran memprotes anjloknya nilai mata uang rial Iran. Namun, aksi tersebut dengan cepat berubah menjadi demonstrasi nasional yang melibatkan spektrum masyarakat yang jauh lebih luas.

Anjloknya nilai rial hanyalah puncak dari krisis berlapis yang telah lama menghantam Iran. Mulai dari kelangkaan air, pemadaman listrik, pengangguran yang meningkat, hingga inflasi tinggi yang terus menggerus pendapatan rumah tangga.

Kembalinya sanksi keras Amerika Serikat pada 2018 memperparah kondisi tersebut. Banyak warga Iran kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam memperbaiki ekonomi dan memberantas salah urus serta korupsi.

Situasi ini semakin rumit setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan serangan udara ke fasilitas nuklir Iran pada Juni tahun lalu dan kini kembali melontarkan ancaman serangan lanjutan, yang diklaimnya untuk “membantu” para pengunjuk rasa.

“Ini adalah kondisi ekonomi yang jauh lebih lemah, situasi geopolitik yang jauh lebih buruk bagi Iran, dan perbedaan pendapat di dalam sistem kini berada pada level yang sama sekali berbeda,” kata Wakil Presiden Eksekutif Quincy Institute, Trita Parsi.

Baca Juga: Usai Donald Trump Tekan Iran dan Sekutu, China Peringatkan AS

Pemerintah Iran Terjebak di Jalan Buntu

Pada tahap awal, pemerintah Iran mencoba meredam kemarahan publik dengan meluncurkan sejumlah reformasi ekonomi. Langkah tersebut mencakup pergantian gubernur bank sentral dan penghapusan nilai tukar preferensial untuk impor sejumlah barang pokok, yang diganti dengan bantuan tunai sekitar 7 dollar AS per bulan.

Namun, kebijakan itu dinilai gagal meredakan situasi. Ketika protes meluas, aparat keamanan justru meningkatkan respons represif. Sejak 8 Januari, pemerintah memberlakukan pemadaman komunikasi hampir total dan menangkap ribuan orang.

Otoritas Iran menyatakan sekitar 300 orang tewas dan akan dimakamkan, termasuk demonstran dan aparat keamanan. Sebelumnya, pemerintah juga mengklaim lebih dari 100 personel keamanan tewas. Sementara itu, aktivis oposisi menyebut jumlah korban sebenarnya jauh lebih besar dan melibatkan lebih dari 1.000 pengunjuk rasa. Al Jazeera menyebut tidak dapat memverifikasi angka-angka tersebut secara independen.

Bahkan, Presiden Iran Masoud Pezeskhian mengakui keterbatasan pemerintah. 

“Saya tidak bisa berbuat apa-apa,” ujar dia menjelang pecahnya protes, merujuk pada kondisi ekonomi negara.

Sementara  itu, menurut Profesor Politik Timur Tengah Modern Universitas Cambridge, Roxane Farmanfarmaian, rezim Iran kini berada di titik buntu. 

“Kita melihat rezim yang sangat terisolasi dan tidak memiliki banyak opsi untuk menyelesaikan masalah ekonomi, dan itu menciptakan perasaan bahwa mereka berada di jalan buntu,” jelas dia.

Baca Juga: Trump Minta Aksi Demo Berlanjut, Klaim Kirim Bantuan ke Iran

Tekanan AS dan Bayang-bayang Intervensi Militer

Selain tekanan internal, Iran juga menghadapi ancaman eksternal yang serius. Jaringan sekutu regional Iran melemah sejak konflik multi-front Israel pada 2023, sementara perang 12 hari dengan Israel telah menggerus kemampuan pertahanan Tehran.

Ancaman intervensi militer AS membuat otoritas Iran memandang protes ini bukan sekadar urusan domestik. 

“Ada pandangan luas di dalam sistem bahwa ini sepenuhnya dikoordinasikan oleh AS dan Israel, bahwa ini adalah awal dari fase berikutnya perang 12 hari,” ungkap Parsi.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bahkan memperingatkan AS bahwa Iran siap berperang jika Washington ingin “menguji” kekuatan militernya.

Sementara itu, para analis menilai kepemimpinan Iran kini berada di persimpangan kritis.

“Iran dapat memilih akomodasi ala Venezuela dengan Donald Trump, yang mungkin melibatkan perubahan kepemimpinan sambil mempertahankan institusi inti rezim, atau tetap berada di jalur kemerosotan ekonomi, protes massal berulang, dan erosi kohesi aparat keamanan yang pada akhirnya bisa berujung pada runtuhnya rezim,” kata Ali Alfoneh, peneliti senior Arab Gulf States Institute.

Dengan kombinasi krisis struktural dan ancaman eksternal, chaos di Iran memanas bukan hanya sebagai gelombang protes, tetapi sebagai ujian paling serius terhadap kelangsungan rezim dalam beberapa dekade terakhir.