Januari 15, 2026

Greenland-Denmark Bersatu Jelang Negosiasi dengan Amerika Serikat

Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menegaskan bahwa wilayah Arktik tersebut tetap berpihak pada Denmark, di tengah meningkatnya tekanan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Pernyataan itu disampaikan menjelang pembicaraan penting di Gedung Putih, ketika AS kembali menyerukan upaya untuk mengambil alih kendali Greenland.

Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, Nielsen menekankan bahwa Greenland tidak akan dimiliki maupun diperintah oleh Washington. Ia menyatakan bahwa jika saat ini harus menentukan pilihan geopolitik, Greenland akan berdiri bersama Denmark, NATO, dan Uni Eropa. Menurutnya, keinginan utama Greenland adalah menjaga dialog damai dengan fokus pada kerja sama internasional.

Nielsen juga menilai ambisi AS terhadap Greenland menyentuh persoalan serius terkait hukum internasional, serta hak penentuan nasib sendiri. Ia menegaskan bahwa Greenland memiliki kedaulatan atas masa depannya dan tidak dapat diperlakukan sebagai objek kepentingan negara lain.

Gagasan pengambilalihan Greenland oleh AS pertama kali dilontarkan Trump pada 2019, dan kembali mencuat menjelang masa jabatan keduanya. Namun, pernyataan Trump belakangan ini dinilai semakin agresif, termasuk klaim bahwa AS akan mengambil alih pulau tersebut dengan cara apa pun. Retorika ini memicu krisis geopolitik dan menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan NATO.

Di Greenland sendiri, ketegangan tersebut berdampak langsung pada masyarakat. Di ibu kota Nuuk, warga merasakan kecemasan mendalam terkait keselamatan, identitas, dan masa depan mereka.

Arus informasi global yang terus mengalir melalui media dan gawai memperkuat rasa tidak pasti, sementara perhatian media internasional tertuju pada kota kecil yang secara geografis lebih dekat ke New York dibandingkan Kopenhagen. Penolakan terhadap klaim AS bahkan diekspresikan secara simbolik melalui kaos bertuliskan “GREENLAND IS NOT FOR SALE!”.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, dan Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden AS, JD Vance, dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, di Washington.

Namun, Menteri Bisnis dan Sumber Daya Mineral Greenland, Naaja H. Nathanielsen, mengungkapkan bahwa pemerintah Greenland tidak mengetahui secara pasti agenda pertemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa Greenland bukan sekadar wilayah strategis, melainkan rumah bagi rakyatnya, dan mendesak AS untuk bertindak sebagai sekutu, bukan pihak yang menekan.

Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, mengakui bahwa negaranya berada di bawah tekanan yang tidak dapat diterima dari sekutu terdekatnya. Ia menegaskan bahwa prinsip dasar tatanan internasional sedang dipertaruhkan, termasuk larangan mengubah perbatasan dengan kekerasan serta perlindungan bagi negara kecil dari intimidasi negara besar. Frederiksen kembali menegaskan bahwa Denmark tidak menginginkan konflik, namun sikapnya jelas bahwa Greenland tidak untuk diperjualbelikan.

Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari sejumlah pemimpin Eropa. Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, menilai bahwa pengambilalihan Greenland oleh AS akan menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah NATO, maupun aliansi pertahanan global.

Denmark juga berencana meningkatkan kehadiran militernya di Greenland bersama negara-negara NATO lainnya pada tahun ini. Pemerintah Denmark mendorong perhatian yang lebih besar dari NATO terhadap keamanan di kawasan Arktik. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menyatakan bahwa seluruh anggota aliansi sepakat pentingnya kerja sama dalam perlindungan kawasan Arktik, meskipun ia menolak berkomentar langsung terkait tuntutan AS.

Di sisi lain, pejabat AS menyebutkan bahwa langkah konkrit terkait Greenland bisa diambil dalam hitungan minggu atau bulan. Sejumlah negara NATO, termasuk Prancis dan Jerman, mulai membahas kemungkinan penguatan kehadiran aliansi di wilayah tersebut, meski pembicaraan masih berada pada tahap awal.

Di internal Greenland, pandangan berbeda juga muncul. Pemimpin partai oposisi Naleraq, Pele Broberg, yang dikenal lebih terbuka terhadap AS, menyatakan bahwa hasil terbaik dari pembicaraan di Washington adalah tercapainya kesepakatan dengan Amerika Serikat. Ia menilai bahwa tekanan AS tidak terhindarkan dan mempertanyakan keterlibatan Denmark dalam perundingan tersebut, yang menurutnya lebih berkaitan dengan masa depan rakyat Greenland.

Greenland sendiri telah bergerak menuju kemerdekaan sejak memperoleh pemerintahan sendiri pada 1979. Meski seluruh partai politik sepakat mengenai tujuan kemerdekaan, perbedaan masih muncul terkait waktu dan prosesnya.

Pemerintah Greenland menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima pengambilalihan oleh AS dalam kondisi apa pun dan berkomitmen memastikan pertahanan wilayahnya tetap berada dalam kerangka NATO. Mereka menilai bahwa seluruh anggota NATO, termasuk AS, memiliki kepentingan bersama dalam menjaga keamanan Greenland sebagai bagian dari pertahanan kawasan Barat.