Februari 6, 2026

Amerika Ditinggalkan, Musuh Politik Trump Semakin Meluas

Pemerintah dan lembaga publik di sejumlah negara Eropa mulai mengurangi ketergantungan terhadap layanan digital yang disediakan perusahaan teknologi besar asal Amerika Serikat (AS).

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mewujudkan apa yang mereka sebut sebagai “kedaulatan digital”, yaitu kemampuan untuk mengelola sendiri infrastruktur digital dan data strategis tanpa bergantung pada pihak asing.

Prinsip serupa juga telah lebih dahulu diterapkan oleh China, terutama setelah AS memberlakukan pembatasan ekspor chip kecerdasan buatan (AI), dan alat produksi chip canggih ke negara yang dipimpin Xi Jinping tersebut.

Belakangan ini, India dikabarkan mulai menempuh kebijakan serupa dengan mendorong penggunaan aplikasi pesan singkat buatan lokal, dan mengajak masyarakat mengurangi ketergantungan pada WhatsApp milik Meta, perusahaan teknologi asal AS.

Kembali ke Eropa, yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat AS, sejumlah negara mulai mengambil langkah konkret. Pemerintah Prancis, misalnya, memutuskan bahwa sekitar 2,5 juta pegawai negeri akan berhenti menggunakan layanan konferensi video dari perusahaan AS seperti Zoom, Microsoft Teams, Webex, dan GoTo Meeting paling lambat pada 2027.

Sebagai gantinya, mereka akan beralih menggunakan Visio, sistem konferensi video yang dikembangkan di dalam negeri. Pemerintah Prancis menyatakan kebijakan ini bertujuan untuk menjamin keamanan serta kerahasiaan komunikasi elektronik di sektor publik.

“Kami tidak bisa mengambil risiko pertukaran ilmiah, data sensitif, dan inovasi strategis kami terekspos kepada aktor non-Eropa,” kata Menteri Layanan Sipil David Amiel, dikutip dari APNews, Kamis (5/2/2025)

Langkah serupa juga diambil oleh negara lain. Negara bagian Schleswig-Holstein di Jerman telah memindahkan sekitar 44.000 akun email pegawai dari layanan Microsoft ke platform berbasis sumber terbuka (open source).

Selain itu, sistem berbagi file SharePoint juga digantikan dengan Nextcloud. Pemerintah daerah setempat bahkan tengah mempertimbangkan penggunaan sistem operasi Linux sebagai alternatif pengganti Windows. Di Austria, pihak militer memutuskan untuk menghentikan penggunaan Microsoft Office dan beralih ke LibreOffice, perangkat lunak perkantoran berbasis open source.

Sementara itu, kota Lyon di Prancis, pemerintah Denmark, serta beberapa kota besar di negara tersebut juga mulai mengadopsi perangkat lunak bebas untuk kebutuhan administrasi pemerintahan.

Upaya menuju kedaulatan digital ini dipicu oleh berbagai faktor. Selain kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data, ketegangan politik antara Amerika Serikat dan Eropa, termasuk isu mengenai Greenland yang turut meningkatkan kecemasan bahwa akses terhadap layanan teknologi dapat dibatasi atau dihentikan sewaktu-waktu.

Kekhawatiran tersebut semakin menguat setelah pemerintah AS menjatuhkan sanksi terhadap jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Kebijakan itu berujung pada penonaktifan akun email pejabat yang terkena sanksi oleh Microsoft. Insiden ini memunculkan kekhawatiran akan adanya mekanisme “kill switch” yang bisa digunakan perusahaan teknologi besar terhadap pengguna di negara lain.

Di sisi lain, Eropa juga menyadari posisinya yang tertinggal dari Amerika Serikat dan China dalam pengembangan teknologi digital. Meski Uni Eropa telah menjatuhkan berbagai denda besar serta menerapkan regulasi ketat untuk membatasi dominasi perusahaan seperti Google, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk mengurangi ketergantungan terhadap raksasa teknologi global.

Akibatnya, banyak negara dan institusi di Eropa kini lebih memilih solusi lokal atau berbasis open source untuk berbagai kebutuhan, mulai dari layanan email, perangkat lunak perkantoran, sistem berbagi file, hingga platform konferensi video.

Merespons tren ini, penyedia layanan cloud asal AS mulai membangun apa yang disebut sebagai operasi “sovereign cloud”. Konsep ini berupa pusat data yang berlokasi di negara-negara Eropa, dimiliki oleh entitas Eropa, serta hanya dapat diakses secara fisik maupun jarak jauh oleh staf yang merupakan penduduk Uni Eropa.

Meski demikian, bagi sebagian pemerintah di Eropa, solusi terbaik tetaplah mengurangi ketergantungan pada vendor asing dan memperkuat ekosistem teknologi digital yang dikembangkan secara mandiri.