China Manfaatkan Tarif Trump, Strategi untuk Kuasai Dunia?

Pemerintah China bergerak cepat merancang ulang strategi dagangnya di tengah tekanan Amerika Serikat (AS). Negeri dengan nilai ekonomi sekitar 19 triliun dollar AS itu berupaya memperkuat posisinya agar lebih tahan terhadap kebijakan Washington dalam jangka panjang.

Mengutip laporan Reuters, Jumat (20/2/2026), Beijing memanfaatkan ketidakpastian yang dipicu kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump untuk menanamkan basis manufakturnya ke dalam blok-blok ekonomi utama dunia, mulai dari Uni Eropa, negara-negara Teluk, hingga pakta dagang lintas Pasifik.

Upaya tersebut mencakup percepatan sekitar 20 perjanjian perdagangan yang sebagian telah dinegosiasikan bertahun-tahun. Namun, langkah ini tetap dibayangi kekhawatiran global soal overproduksi China, ketidakseimbangan akses pasar, dan lemahnya permintaan domestik.

Kajian Reuters terhadap 100 artikel berbahasa Mandarin yang ditulis akademisi perdagangan yang didukung negara sejak 2017 menunjukkan adanya dorongan sistematis untuk “membongkar ulang” kebijakan dagang AS dan menetralisir strategi pembendungan Washington.

Salah satu pejabat China bahkan menyindir agenda perdagangan Trump.

 “Jangan ganggu lawan Anda ketika ia sedang membuat kesalahan,” ujar dia.

Baca Juga: MBG Dipamerkan di AS, Prabowo Sebut Dorong Ekonomi RI

Bangun Aliansi dan Percepat Perjanjian

Peninjauan terhadap lebih dari 2.000 makalah strategi perdagangan yang didukung oleh Chinese Academy of Social Sciences (CASS) dan Peking University memperlihatkan bahwa para perumus kebijakan di Beijing siap menerima perubahan struktural yang menyakitkan demi ambisi dominasi perdagangan global jangka panjang.

Dua diplomat Barat menyebut, jika strategi ini berhasil, China berpotensi membalikkan lebih dari satu dekade kebijakan perdagangan AS dan menempatkan diri sebagai pusat tatanan multilateral baru.

“China kini memiliki peluang emas,” kata Alicia Garcia Herrero, peneliti senior lembaga pemikir Bruegel.

Di sisi lain, seorang pejabat AS mengatakan tidak heran bila negara dengan surplus perdagangan besar ingin mempertahankan globalisasi. 

“Presiden Trump sedang memperbaiki masalah yang ditimbulkan globalisasi bagi Amerika Serikat, sementara negara lain berusaha menggandakan komitmen pada globalisasi ketika akses pasar bebas ke Amerika Serikat mulai tertutup,” kata dia.

Perubahan pendekatan Beijing terlihat kontras dibanding retorika sebelumnya. Jika setahun lalu China menekankan ketahanan ala era Mao Zedong, kini diplomatnya aktif berkeliling dunia menyerukan multilateralisme dan perdagangan terbuka.

China bahkan menawarkan tarif nol persen untuk impor dari 53 negara Afrika serta mempercepat negosiasi dengan sejumlah negara, termasuk Honduras, Panama, Peru, Korea Selatan, dan Swiss.

“Dalam menghadapi kompetisi strategis AS dengan China, ‘anti-decoupling’ harus menjadi fokus utama China,” tulis Ni Feng dari Institute of American Studies CASS pada 2024.

Juru bicara Kementerian Perdagangan He Yongqian menegaskan kesiapan Beijing memperluas kerja sama. 

“Kami bersedia merundingkan perjanjian perdagangan dan investasi bilateral maupun regional dengan negara dan kawasan yang berminat,” ujarnya.

China juga mendorong aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), pakta yang semula dirancang sebagai penyeimbang China sebelum AS mundur pada 2017.

Baca Juga: Trump Puji Prabowo di Rapat BoP: Saya tidak Ingin Melawannya

Tantangan Surplus dan Strategi Jangka Panjang

Meski agresif membangun aliansi, China tetap menghadapi tantangan besar, terutama surplus perdagangan yang mencapai sekitar 1,2 triliun dollar AS. Sejumlah negara khawatir pasar mereka akan dibanjiri produk murah dari China, sementara konsumsi domestik di negeri itu masih lemah.

Wendy Cutler, mantan kepala negosiator AS untuk Trans-Pacific Partnership era Obama, menilai peluang China memimpin perdagangan global memang terbuka, tetapi komitmen Beijing perlu diuji. 

“Dengan ketidakseimbangan perdagangan yang besar serta sejumlah langkah koersif terhadap negara seperti Jepang, sulit melihat bagaimana mereka benar-benar menjalankan komitmennya,” kata dia.

Seorang diplomat senior perdagangan Eropa bahkan menyebut pendekatan Beijing sebagai “propaganda murni China”.

Sementara itu, Mantan Direktur Jenderal World Trade Organization (WTO) Pascal Lamy juga menyoroti ketimpangan model ekonomi China. 

“Menjadi misteri bagaimana, dengan karakter rezim dan kecerdasan kolektifnya, mereka belum berhasil menyeimbangkan kembali model ekonominya,” ujarnya.

Di tengah perdebatan tersebut, penasihat kebijakan China mendorong pemerintah untuk mempelajari bagaimana Washington “mempersenjatai” lembaga global serta memanfaatkan celah dari sikap Trump yang cenderung meminggirkan institusi multilateral.

China juga berupaya memperluas pengaruh melalui inisiatif Belt and Road dan keanggotaan dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang mencakup sekitar 30 persen produk domestik bruto global.

Dalam salah satu makalah kebijakan, Zhao Pu dari CASS menekankan pentingnya kesiapan jangka panjang. 

China harus “mempelajari secara mendalam logika tindakan AS dalam lembaga internasional dan kemungkinan langkah berikutnya untuk merespons ofensif strategis yang semakin sengit di masa depan,” tulisnya pada 2023.

Baca Juga: Ekonomi Melesat! BI Tambah Stok Uang Baru buat Penukaran Lebaran