Hampir 20 Negara Eropa dan Muslim Kompak Nyatakan Sikap ke Israel
Hampir 20 negara secara resmi mengecam kebijakan terbaru Israel yang memperketat kontrol atas wilayah pendudukan Tepi Barat pada Senin lalu. Kebijakan tersebut dinilai sebagai indikasi kuat upaya pengambilan secara paksa wilayah, serta berpotensi menggerus prospek kedaulatan Palestina di masa depan.
Kecaman muncul setelah pemerintah Israel menyetujui sejumlah inisiatif yang didorong menteri-menteri sayap kanan. Kebijakan itu mencakup dimulainya proses pendaftaran tanah di Tepi Barat sebagai “tanah negara”, serta pemberian izin bagi warga Israel untuk membeli lahan secara langsung di wilayah tersebut.
Baca Juga : Realisasi Anggaran MBG Tembus Rp 36,6T per 21 Februari 2026
Dalam pernyataan bersama, 18 negara yang sebagian besar berasal dari Eropa dan negara berpenduduk mayoritas Muslim, menilai langkah tersebut sebagai bagian dari strategi sistematis untuk mengubah situasi di lapangan, dan mendorong aneksasi de facto atau klaim wilayah tanpa deklarasi formal.
“Tindakan tersebut adalah serangan yang disengaja dan langsung terhadap kelangsungan negara Palestina serta implementasi dari solusi dua negara,” lanjut pernyataan resmi kelompok negara tersebut, dimuat AFP, Selasa (24/2/2026).
Pernyataan bersama itu ditandatangani sejumlah negara dan aktor regional, termasuk Arab Saudi dan Mesir, serta negara Eropa seperti Prancis dan Spanyol. Dukungan juga datang dari Indonesia, Brasil, dan Turki.
Selain negara-negara tersebut, Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam, serta Otoritas Palestina juga ikut menyatakan dukungan terhadap sikap kolektif tersebut.
Saat ini, sekitar tiga juta warga Palestina tinggal di Tepi Barat. Di wilayah yang sama, terdapat lebih dari 500.000 warga Israel yang menetap di permukiman dan pos-pos terdepan. Keberadaan permukiman tersebut secara luas dinilai melanggar hukum internasional.
Pemerintah Israel mempercepat ekspansi permukiman dengan menyetujui pembangunan 52 permukiman baru sepanjang 2025. Wilayah Tepi Barat, yang berada di bawah pendudukan sejak 1967, dipandang sebagai bagian utama dari calon negara Palestina di masa depan. Namun, sejumlah kelompok religius sayap kanan Israel mengklaim kawasan itu sebagai bagian dari wilayah historis Israel.
Baca Juga : Danantara Mulai Dilirik 12 CEO Perusahaan Global
