Maret 17, 2026

Di Depan Prabowo, Airlangga Ungkap Bukti RI Bisa Kurangi Ketergantungan Dolar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan perkembangan penggunaan transaksi perdagangan tanpa dolar Amerika Serikat melalui skema local currency settlement (LCS) dalam Rapat Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menyampaikan, penggunaan LCS dalam transaksi perdagangan antara Indonesia dan sejumlah negara mitra menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sepanjang satu tahun terakhir.

“Dan juga terjadi peningkatan local currency settlement Pak dengan negara-negara Malaysia, Thailand, Jepang, China,” ujar Airlangga kepada Prabowo.

Menurut Airlangga, total nilai transaksi melalui skema LCS kini mencapai sekitar US$25,56 miliar atau setara Rp431,96 triliun dengan asumsi kurs Rp16.900 per dolar AS.

Angka tersebut mengalami lonjakan tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$12,9 miliar.

Airlangga menjelaskan, peningkatan penggunaan LCS ini, tidak terlepas dari kerja sama erat antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional.

“Jadi itu secara natural saling mengkompensasi. Kemudian sinergi kuat dengan BI,” ujarnya.

Airlangga juga menilai bahwa apabila tren penggunaan LCS terus diperkuat, maka kebutuhan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan Indonesia berpotensi semakin berkurang.

Hal ini diyakini dapat membantu menekan ketergantungan terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS, dalam sistem pembayaran perdagangan internasional Indonesia.

“Jadi kalau terus ini kita dorong maka kebutuhan atau tekanan terhadap dolar akan menurun Pak Presiden,” ujarnya.

Pemerintah bersama Bank Indonesia juga terus berupaya memperluas implementasi LCS dengan negara mitra dagang, seperti Malaysia, Thailand, Jepang, dan China, untuk memperkuat stabilitas transaksi perdagangan serta sistem pembayaran internasional Indonesia.