Trump Ultimatum Iran Lagi, Ini Respons Keras Teheran

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah Presiden Donald Trump melontarkan ancaman keras terkait kelanjutan negosiasi damai di tengah konflik yang belum mereda.

Melalui unggahan di Truth Social, Trump menyebut pihaknya tengah melakukan pembicaraan serius dengan pihak di Teheran, namun tetap memberikan ultimatum jika kesepakatan tidak segera tercapai.

Baca Juga: Muncul Sinyal dari Iran, Nasib Kapal RI di Selat Hormuz Terjawab?

Trump Ancam Hancurkan Infrastruktur Iran

Trump menyatakan optimisme bahwa negosiasi dapat segera menghasilkan kesepakatan, termasuk pembukaan kembali jalur strategis Selat Hormuz.

Namun, ia juga memperingatkan konsekuensi serius apabila kesepakatan gagal dicapai.

AS, kata dia, akan menghancurkan “semua pembangkit listrik mereka, sumur minyak, dan Pulau Kharg (dan mungkin semua pabrik desalinasi!)”.

Ancaman tersebut memicu kekhawatiran karena menyasar infrastruktur sipil penting seperti listrik dan air, yang dinilai berpotensi melanggar hukum humaniter internasional.

Di tengah situasi ini, ketidakpastian juga meningkat dengan adanya kemungkinan operasi militer darat AS untuk merebut Pulau Kharg, yang merupakan pusat ekspor utama minyak Iran.

Dampaknya turut dirasakan pasar global, dengan harga minyak mendekati lonjakan bulanan tertinggi sepanjang sejarah.

Baca Juga: Klaim Trump Disorot, Iran dinilai Sudah Menyerah pada Tuntutan AS

Iran Tolak Tuntutan AS, Sorotan pada Aspek Kemanusiaan

Sementara itu, pihak Iran menegaskan tidak ada negosiasi langsung dengan Washington meskipun telah menerima proposal 15 poin dari pemerintahan Trump.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei menyebut tuntutan tersebut sebagai “berlebihan, tidak realistis, dan tidak rasional”.

Penolakan juga datang dari Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf yang menilai pembicaraan internasional hanya menjadi kedok untuk penambahan pasukan AS di kawasan.

Ia bahkan menyatakan pasukan Iran “menunggu kedatangan pasukan AS di darat untuk membakar mereka dan menghukum mitra regional mereka selamanya”.

Di sisi lain, kelompok hak asasi manusia turut mengkritik ancaman terhadap infrastruktur sipil.

Direktur senior riset dan advokasi Amnesty International Erika Guevara-Rosas menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas seperti pembangkit listrik umumnya dilarang.

“Bahkan dalam kasus terbatas ketika fasilitas itu dianggap target militer, suatu pihak tetap tidak boleh menyerang pembangkit listrik jika hal itu dapat menyebabkan kerugian yang tidak proporsional bagi warga sipil,” tutur dia.

“Mengingat pembangkit listrik tersebut penting untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mata pencaharian puluhan juta warga sipil, menyerangnya akan tidak proporsional dan karenanya melanggar hukum humaniter internasional, serta dapat merupakan kejahatan perang,” imbuhnya.

Baca Juga: Update Perang Iran-AS, Prajurit RI Gugur dan Sinyal “Damai” Trump