Mei 13, 2026

Utang Pemerintah Hampir Rp10.000 Triliun, Purbaya Sebut Masih Aman

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons posisi utang pemerintah yang hampir menyentuh angka Rp10.000 triliun hingga akhir Maret 2026.

Berdasarkan data pemerintah, total utang Indonesia tercatat mencapai Rp9.920,42 triliun atau naik Rp282,52 triliun dibandingkan posisi akhir Desember 2025 sebesar Rp9.637,90 triliun.

Meski nilainya terus meningkat, Purbaya memastikan kondisi utang pemerintah masih dalam batas aman.

Ia mengatakan, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini berada di level 40,75 persen, masih jauh di bawah batas maksimal 60 persen yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

“Kalau kita lihat acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang terhadap PDB berapa? 60%. Kita masih jauh, kenapa lo nanya lagi? Masih aman, masih sekitar 40% lebih sedikit, jadi aman,” kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Senin kemarin.

Purbaya juga membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara lain di kawasan maupun negara maju.

Menurut dia, posisi utang Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, hingga Amerika Serikat dan Jepang.

“Singapura 180%, Malaysia 60% lebih, Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita. Dibanding AS juga, dibanding Jepang,” ungkap Purbaya.

Ia bahkan menilai pengelolaan utang pemerintah selama ini dilakukan secara hati-hati dan seharusnya mendapat apresiasi.

“Jadi kalau lihat dari itu, harusnya Anda puji-puji kita. Cuma nggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus?” tambah Purbaya.

Data pemerintah menunjukkan total utang Rp9.920,42 triliun tersebut terdiri atas surat berharga negara (SBN) dan pinjaman.

Porsi terbesar masih berasal dari instrumen SBN yang mencapai Rp8.652,89 triliun atau sekitar 87,22 persen dari total utang pemerintah.

Sementara itu, sisanya berasal dari pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun atau sekitar 12,78 persen.

“Komposisi utang pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,22%,” tulis laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.