Mei 15, 2026

Kementerian PU Siapkan Rp 4 Triliun untuk Flyover dan Underpass Perlintasan KA

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pemerintah akan mempercepat pembangunan perlintasan tidak sebidang di sejumlah titik jalur kereta api demi meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Pemerintah menargetkan pembangunan flyover maupun underpass di 186 perlintasan sebidang nasional, dengan sekitar 130 titik di antaranya masih belum direvitalisasi hingga saat ini.

“Setahu kami, perlintasan sebidang itu ada ribuan di Indonesia. Tapi kemudian itu dibagi-bagi, ada yang ranahnya pemerintah daerah, ada yang pemerintah pusat atau nasional. Nasional itu sekitar 186, dan sebagian sudah kita kerjakan, tinggal 130-an yang belum kita kerjakan,” kata Dody saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (13/5/2026).

Menurut dia, pembangunan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan lahan dan ketersediaan anggaran.

Dody menjelaskan sejumlah proyek prioritas akan dibahas bersama pemerintah daerah, terutama untuk perlintasan yang memiliki tingkat risiko tinggi.

“130 perlintasan ini kita kerjakan secara bertahap, sesuai dengan ketersediaan anggarannya. Misalnya perlintasan di dekat Stasiun Bekasi Timur yang jadi urgent, kan lahan itu kewajibannya pemerintah daerah (Pemda), jadi nanti kita bisa diskusi dengan Pemda karena kan perlintasan sebidang itu rata-rata masalahnya, mulai dari lahan yang mahal banget, atau lainnya,” terangnya.

Flyover Dinilai Lebih Murah

Dalam pelaksanaannya, Kementerian PU akan menyesuaikan bentuk pembangunan dengan kondisi lapangan, baik melalui flyover maupun underpass.

Namun, Dody menilai pembangunan flyover cenderung lebih memungkinkan karena biaya konstruksinya lebih rendah dibanding underpass.

“Mostly paling gampang ya flyover, karena lebih murah, kalau underpass agak susah. Tapi belum tentu akan dibangun flyover semua, tergantung kondisi setempat dan kesiapan lahannya sendiri,” ujarnya.

Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 4 triliun untuk mendukung proyek pembangunan tersebut.

Anggaran itu disiapkan setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya penanganan perlintasan sebidang menyusul kecelakaan kereta di kawasan Stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu.

Meski demikian, Dody mengatakan pencairan anggaran baru akan dilakukan setelah desain proyek dan pembebasan lahan dinyatakan siap.

“Kalau lahannya sudah siap, desain siap, baru kami minta,” kata Dody.

Ia menambahkan, penentuan proyek prioritas akan dilakukan bersama Kementerian Perhubungan dan kementerian terkait lainnya.

“Nanti kita akan diskusi dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Sekretaris Negara, mana yang super-super prioritas, akan kita kerjakan dengan cepat,” pungkasnya.