Pigai Sebut Program MBG Dorong Penurunan Ketimpangan Ekonomi
Menteri HAM Natalius Pigai mengeklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi terhadap menurunnya ketimpangan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Pigai, kondisi tersebut tercermin dari capaian Indeks Gini Indonesia yang disebut menjadi yang terbaik dalam 15 tahun terakhir.
“Selama pemerintahan Prabowo-Gibran, Indeks Gini Indonesia terbaik dalam 15 tahun terakhir. Yaitu kita sudah ada pada posisi 0,363,” kata Pigai dalam acara Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5/2026).
Baca Juga: IHSG Ambles Waktu Bursa Asia Hjau, Purbaya Buka Suara
Ia menilai angka tersebut menunjukkan distribusi ekonomi mulai bergerak lebih merata di tengah masyarakat.
Pigai mengatakan program-program pemerintah seperti MBG, pendidikan, dan kesehatan turut memengaruhi peningkatan daya beli masyarakat.
“Berarti ada distribusi yang mulai merata di seluruh Indonesia. Karena anggaran MBG (Makan Bergizi Gratis) turun ke rakyat, pendidikan, kesehatan,” ujar dia.
Pigai menilai data statistik tersebut menjadi indikator bahwa pemerataan keadilan sosial mulai berjalan.
“Itu orang boleh kritik. Tapi dengan adanya Indeks Gini ini, daya beli masyarakat sudah mulai bergerak. Ini kan angka statistik. Tidak bisa dibohongi,” nilai dia.
Dalam paparannya, Pigai juga menyinggung sejumlah indikator hak asasi manusia dan pembangunan sosial di Indonesia, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, hingga ketahanan pangan.
Ia menyebut Indonesia saat ini memiliki cadangan pangan sekitar 5 juta ton sehingga dinilai cukup kuat menghadapi gejolak global di sektor pangan.
Selain itu, Pigai mengatakan pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang selaras dengan target Sustainable Development Goals (SDGs).
Baca Juga: Dugaan Manipulasi Ekspor CPO Dibongkar Purbaya
Di akhir paparannya, Pigai meminta media massa ikut berperan dalam pembangunan hak asasi manusia di Indonesia.
“Pers tidak boleh hanya menjadi pilar demokrasi, tapi juga harus menjadi pilar pembangunan peradaban hak asasi manusia!” tutur Pigai.
