Mei 25, 2026

BGN Tindak Ribuan SPPG MBG, 1.152 Masih Disetop

Program Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menonaktifkan sementara ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum memenuhi standar operasional.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 1.152 SPPG yang masih dihentikan sementara untuk proses pembenahan kualitas layanan. Ia menegaskan tidak ada toleransi terhadap standar mutu dalam pelaksanaan program tersebut.

“Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas Program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat,” ujar Dadan, Senin (25/5/2026).

Secara keseluruhan, BGN mencatat sebanyak 4.581 SPPG sempat dihentikan sementara sejak awal 2025 karena evaluasi standar pelayanan. Dari jumlah tersebut, 3.429 SPPG telah selesai melakukan perbaikan dan kembali beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap pembenahan.

Penonaktifan sementara ini dilakukan karena sejumlah fasilitas belum memenuhi persyaratan, seperti belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Evaluasi Ketat untuk Jaga Kualitas MBG

BGN menegaskan bahwa SPPG yang telah melakukan perbaikan dan memenuhi standar akan kembali diizinkan beroperasi. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan dalam program MBG.

“Kami ingin memastikan kualitas program terus meningkat dari waktu ke waktu,” kata Dadan.

Ia juga menambahkan bahwa SPPG yang saat ini menjalani proses perbaikan tetap dianggap sebagai mitra penting dalam pelaksanaan awal program. Pemerintah, menurutnya, tetap memberikan kesempatan bagi mitra tersebut untuk kembali beroperasi setelah memenuhi standar yang ditetapkan.

“Kami menghargai kontribusi para mitra SPPG sejak awal program berjalan. Karena itu, proses pembinaan dan perbaikan dilakukan agar mereka dapat kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik dan sesuai standar nasional,” ujarnya.

Langkah evaluasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih aman, higienis, dan tepat sasaran di seluruh wilayah Indonesia.