Trump Siap Buka Akses Dana Iran yang Dibekukan di Qatar

Amerika Serikat bersama Qatar tengah menyiapkan mekanisme yang memungkinkan Iran kembali mengakses sebagian asetnya yang selama ini dibekukan akibat sanksi internasional.

Langkah tersebut menjadi bagian dari insentif ekonomi dalam kesepakatan antara Washington dan Teheran untuk meredakan konflik serta melanjutkan proses negosiasi yang lebih luas.

Dana yang akan dibuka aksesnya mencapai sekitar 6 miliar dollar AS atau setara Rp 106 triliun dan saat ini tersimpan di Qatar.

Dana tersebut direncanakan digunakan untuk kebutuhan kemanusiaan, seperti pembelian makanan, obat-obatan, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya melalui mekanisme yang melibatkan bank sentral Iran.

Baca Juga: Trump Ramai Dikritik Media AS usai Kesepakatan dengan Iran

Dana Beku Iran Berpotensi Dicairkan Bertahap

Menurut laporan Wall Street Journal, Jumat (19/6/2026), dana tersebut merupakan bagian dari aset Iran yang dibekukan di berbagai negara akibat sanksi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Secara keseluruhan, Iran diperkirakan memiliki sekitar 100 miliar dollar AS atau setara Rp 1.781 triliun aset yang terkunci di luar negeri.

Sebagian besar dana itu berasal dari hasil ekspor minyak yang tidak dapat digunakan karena pembatasan sanksi.

Mekanisme yang tengah dibahas bersama Qatar disebut berpotensi menjadi model bagi pembukaan akses terhadap aset Iran lainnya yang berada di berbagai negara.

Beberapa pihak menilai langkah tersebut dapat menjadi awal dari pencairan bertahap sekitar 24 miliar dollar AS atau setara Rp 427 triliun dana Iran yang ingin segera diakses oleh Teheran.

Meski demikian, Iran masih harus menyetujui mekanisme yang dirancang oleh Amerika Serikat dan Qatar.

Rencana tersebut diperkirakan menjadi salah satu agenda utama dalam perundingan nuklir AS-Iran yang akan berlangsung dalam beberapa bulan mendatang.

Trump Sebut Dana Itu Milik Iran

Dalam kesepakatan yang ditandatangani pada Rabu (17/6/2026), Presiden AS Donald Trump disebut berkomitmen membuat aset Iran yang dibekukan dapat digunakan kembali oleh Teheran.

Seorang pejabat AS mengatakan aliran dana tersebut akan bergantung pada keterlibatan Iran dalam proses negosiasi.

Washington sebelumnya juga menyetujui berbagai pengecualian sanksi dan otorisasi yang diperlukan agar transaksi terkait dana tersebut dapat dilakukan.

Trump menegaskan bahwa dana yang dibekukan pada dasarnya merupakan milik Iran dan bukan milik pemerintah Amerika Serikat.

“Kami telah mengambil uang mereka, itu bukan uang kami, itu uang mereka, dan kami membekukannya,” kata Trump kepada wartawan di sela-sela pertemuan G7 di Prancis.

“Pada suatu titik saya kira kami harus mengembalikannya,” lanjutnya.

Menurut pejabat AS, mekanisme pencairan dana akan berjalan berdampingan dengan pemasukan Iran dari ekspor minyak yang masih berlangsung.

Baca Juga: Kelola Investasi Rp6.230 Triliun di AS, Korsel Bentuk Korporasi

Pelepasan Aset Dinilai Jadi Instrumen Diplomasi

Direktur Timur Tengah di Chatham House, Sanam Vakil, menilai pelepasan sebagian aset Iran dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjadi sinyal politik untuk meredakan ketegangan.

“Bahkan pelepasan aset yang terbatas berfungsi sebagai penyelamat ekonomi dan sinyal politik deeskalasi,” kata Vakil.

“Ini adalah salah satu dari sedikit insentif konkret yang dapat diperoleh Iran dari Washington untuk menstabilkan mata uangnya dan mengurangi tekanan ekonomi dalam negeri.”

Meski demikian, rencana tersebut masih menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai Iran memperoleh keuntungan besar sebelum memenuhi tuntutan terkait program nuklirnya.

Di sisi lain, Wakil Presiden AS JD Vance dan para pendukung kesepakatan berpendapat bahwa langkah tersebut dapat membantu mengurangi tekanan terhadap ekonomi global.

Mereka menilai kesepakatan itu juga berpotensi menjaga stabilitas jalur perdagangan strategis seperti Selat Hormuz dan mencegah konflik yang lebih luas.

Pejabat AS menegaskan Washington tetap memegang kendali atas akses Iran terhadap dana tersebut.

Menurut mereka, Teheran baru akan memperoleh manfaat lebih besar apabila menunjukkan kemajuan dalam memenuhi berbagai tuntutan AS, termasuk yang berkaitan dengan uranium yang diperkaya.

Sementara itu, Iran membutuhkan akses terhadap mata uang asing untuk memenuhi kebutuhan impor di tengah tekanan ekonomi, inflasi tinggi, dan pelemahan nilai mata uang domestik yang masih berlangsung.