Bahlil Pernah Tahan Ekspor Batu Bara Demi Jaga Pasokan Listrik RI
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap langkah tegas yang pernah ia ambil untuk menjaga pasokan listrik nasional, yakni dengan menahan sementara ekspor batu bara demi memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diambil setelah muncul gangguan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) yang sempat menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Indonesia.
Baca Juga: Perusahaan Nakal Diancam Purbaya DIsidak soal Pajak
Bahlil bahkan menyebut keputusan itu tidak lepas dari hasil rapat bersama sejumlah pejabat negara, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Muhammad Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta pihak PLN.
“Kita bedah, apa masalah yang sedang terjadi. Karena ini pernah terjadi di tahun 2022 di mana kita melarang ekspor batu bara, saya mempertanyakan ada apa sih ini?” terang Bahlil.
Ia mengungkapkan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PLN maupun swasta mencapai 154 juta ton. Sementara dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026, pasokan yang tersedia untuk domestik mencapai sekitar 180 juta ton.
“Yang sudah menyatakan kesediaannya 160 – 170 juta ton, dan yang sudah kontrak 134 juta ton, terakhir sudah 141 juta ton artinya 1 Januari sampai Juni dari 154 juta itu tinggal 13 juta ton. Masa batu bara habis di bulan 6, ini ilmu abuleke apalagi, kayanya kita jujur jujur aja, berati ada sesuatu,” terang Bahlil.
Ia menambahkan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa masalah utama terletak pada kebutuhan PLTU terhadap batu bara berkalori menengah di atas 5.000, yang tidak selalu tersedia sesuai kebutuhan industri.
Baca Juga: Dibantah Airlangga, Merah Putih Bond Jadi Sarana Pencucian Uang
“Ini lah yang dibutuhkan, kalau pemerintah itu tugasnya memberikan DMO, teknisnya ya kamu perusahaan, jangan air udah dileher baru teriak, karena seperti itu maka atas arahan bapak Presiden tidak ingin kejadian lagi, sekarang kan udah jalan normal ini sekarang. Dari beberapa yang harus ekspor keluar kita tahan, kebutuhan dalam negeri dulu,” tegasnya.
Saat ini, pemerintah telah membentuk Tim Pengadaan Energi Primer yang melibatkan BPKP, Irjen ESDM, PLN, dan Ditjen Minerba untuk memastikan tata kelola pasokan energi lebih transparan.
“Pengadaannya harus transparan dan saya minta aparat penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus,” ungkap Bahlil.
