Zulhas Jawab Kritik Koperasi Merah Putih di Gunung dan Pesisir, Ini Fungsinya

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan alasan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah pegunungan dan kawasan pesisir.

Keberadaan koperasi tersebut sebelumnya menjadi sorotan publik karena dinilai berada di lokasi yang tidak lazim untuk aktivitas ekonomi berskala besar.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (2/7/2026), Zulhas menegaskan bahwa konsep Koperasi Merah Putih bukanlah supermarket atau pusat ritel modern.

Menurut dia, koperasi tersebut dirancang sebagai offtaker hasil produksi masyarakat desa sekaligus sarana pemerintah dalam menyalurkan berbagai program dan bantuan.

Baca Juga: Tak Ada PHK dalam Merger BUMN, Pemerintah Tegas

Koperasi Desa Disebut Jadi Penggerak Ekonomi dari Desa

Zulhas mengatakan pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa.

“Membangun Koperasi Desa Merah Putih 80 ribu itu gimana? Nggak gampang. Mengubah budaya itu tidak gampang. Konsep Kopdes (Koperasi Desa) itu pak Presiden (Prabowo Subianto) ingin ekonomi tumbuh dari desa. Intinya pemberdayaan,” kata Zulhas.

Ia menilai gagasan tersebut merupakan program besar yang memiliki dampak fundamental bagi perekonomian desa.

“Seperti dulu, warung-warung itu di desa nggak boleh ritel modern. Itu dulu hanya sampai di ibu kota, tapi yang ingin dipercepat sekarang oleh bapak presiden, ingin dibangun 80 ribu desa itu, koperasi itu memang gagasan beliau besar sekali dan fundamental pak,” sambungnya.

Menanggapi kritik mengenai lokasi koperasi yang berada di pegunungan maupun kawasan pantai, Zulhas menegaskan bahwa penempatannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Banyak sekali kata-kata ‘ini kok koperasi ada di gunung Koperasi Desa, Kampung Nelayan Merah Putih di laut ya, di pantai. Memang seharusnya di mana? Karena dia melayani kepentingan desa itu sebagai offtaker. Yang kedua, itu infrastruktur pemerintah, bukan supermarket,” jelas dia.

Baca Juga: 7 BUMN Logistik Resmi Digabungkan Danantara, Kenapa?

Koperasi Akan Jadi Pusat Penyaluran Bantuan Pemerintah

Zulhas menjelaskan bahwa ke depan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih maupun Kampung Nelayan Merah Putih akan berfungsi sebagai simpul distribusi berbagai bantuan pemerintah di tingkat desa.

Menurut dia, penyaluran bantuan beras, sarana produksi, hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat akan dilakukan melalui koperasi agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas.

“Apa itu infrastruktur pemerintah? Nanti Kopdes itu yang akan menyalurkan bantuan beras 10 kg, itu nanti Kopdes. Nanti Kopdes yang akan mengelola sehingga semua orang bisa pakai, tidak hanya untuk kelompok. Jadi nanti bantuan untuk desa akan diserahkan di situ. Itu sebagai infrastruktur pemerintah,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan program yang telah dibangun pemerintah pusat.

Ia meminta pemerintah daerah memastikan infrastruktur dan program tersebut tidak berhenti sebagai proyek seremonial.

“Pada kesempatan ini kami menitipkan pesan penting kepada para gubernur, bupati, walikota, dan seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya daerah yang telah memperoleh dukungan program. Infrastruktur dan program yang telah dibangun harus dijaga, dimanfaatkan, dan dikembangkan secara sungguh-sungguh agar tidak berhenti sebagai simbol pembangunan semata, tetapi benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang menggerakkan produksi, pengolahan, pemasaran, penguatan kelembagaan, akses pembiayaan, serta peningkatan nilai tambah hasil perikanan,” kata Titiek.

Ia berharap hasil Rakornas dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar program-program tersebut memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

“Saya berharap rakornas ini menghasilkan langkah konkret, komitmen bersama, dan keselarasan antara kebijakan pusat dengan pelaksanaan di daerah,” ujarnya.

“Dengan koordinasi yang kuat, dukungan anggaran yang memadai, dan pengawasan yang berkelanjutan, sektor kelautan dan perikanan optimis menjadi penggerak ekonomi dan ketahanan pangan nasional,” sambung dia.