September 17, 2026

Anggota DPR AS Usulkan Pemakzulan Menhan, Ada Apa?

Anggota DPR Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Thomas Massie, mengajukan resolusi pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Selasa (15/9/2026).

Massie menuduh Hegseth melakukan sejumlah pelanggaran konstitusi dalam menangani perang dengan Iran serta operasi militer AS yang disebut menimbulkan korban sipil di berbagai wilayah.

Resolusi tersebut diajukan hanya beberapa pekan sebelum pemilihan sela AS yang dijadwalkan berlangsung pada 3 November 2026. Partai Republik saat ini berupaya mempertahankan kendali mereka atas Kongres.

Berdasarkan aturan DPR AS, resolusi pemakzulan tersebut harus diputuskan melalui pemungutan suara paling lambat Kamis (17/9/2026).

Situasi ini membuat anggota DPR dari Partai Republik harus menentukan sikap terhadap Hegseth, yang selama ini menjadi salah satu pejabat AS yang vokal mendukung perang dengan Iran.

Massie Tuduh Hegseth Langgar Batas 90 Hari

Salah satu dasar yang digunakan Massie adalah keterlibatan militer AS dalam konflik Iran yang disebut telah berlangsung lebih dari 90 hari tanpa otorisasi dari Kongres.

“Dengan terlibat dalam permusuhan di Iran selama lebih dari 90 hari tanpa otorisasi Kongres, Menteri Hegseth melanggar hukum dan harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Massie setelah membacakan resolusi tersebut di hadapan DPR, dikutip The Guardian.

Massie juga menuding Hegseth melakukan pelanggaran konstitusi di luar persoalan perang Iran. Ia menuduh sang menteri mengabaikan resolusi Kongres mengenai kewenangan perang, terlibat dalam penculikan pemimpin asing, serta menggunakan kewenangan jabatannya untuk melakukan tindakan pembalasan terhadap pihak yang mengkritik pemerintahan Trump.

Menurut Massie, Kongres tidak seharusnya mengabaikan tindakan yang ia nilai sebagai pelanggaran konstitusi dan hukum.

Delapan Dugaan Pelanggaran Hegseth

Resolusi yang diajukan Massie mencantumkan delapan dugaan pelanggaran konstitusi oleh Hegseth.

Salah satu tuduhan menyebut Hegseth terlibat dalam serangan terhadap Iran tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Kongres. Ia juga dituduh mengabaikan resolusi kewenangan perang yang disahkan DPR dan Senat pada Juni.

Menurut resolusi tersebut, keputusan Kongres itu mengharuskan penghentian konflik Iran.

Massie turut menuduh Hegseth mengabaikan sejumlah aturan yang dirancang untuk mengurangi risiko korban sipil dalam operasi militer AS.

Salah satu kasus yang disebut secara khusus adalah serangan AS terhadap sebuah sekolah di Minab, Iran. Resolusi Massie menyatakan serangan tersebut menewaskan lebih dari 168 orang.

Selain itu, Hegseth dituduh melakukan atau mengawasi pembunuhan di luar proses hukum terhadap sedikitnya 221 orang yang berada di kapal-kapal yang diduga membawa narkoba di Laut Karibia dan bagian timur Samudra Pasifik.

Tuduhan lain berkaitan dengan kebebasan berbicara. Massie menilai Hegseth melakukan pembalasan terhadap Senator Demokrat Mark Kelly setelah senator tersebut mengkritik Menteri Pertahanan AS.

Dua pasal terakhir dalam resolusi tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan Hegseth dalam operasi militer yang menangkap Presiden Venezuela saat itu, Nicolas Maduro, serta operasi pengeboman di Yaman yang dimulai tidak lama setelah Trump kembali ke Gedung Putih.

Pentagon Bela Kinerja Hegseth

Juru bicara Pentagon Kingsley Wilson tidak memberikan tanggapan secara langsung terhadap satu per satu tuduhan yang tercantum dalam resolusi pemakzulan.

Namun, Wilson memberikan pembelaan terhadap kepemimpinan Hegseth di Departemen Pertahanan AS.

Ia mengatakan Hegseth telah membawa perubahan besar dengan memangkas birokrasi, mendorong inovasi, serta memenuhi kebutuhan personel militer AS.

“Seluruh departemen bersatu di belakang visi menteri dan akan terus bekerja untuk menempatkan para pejuang kami dan Amerika sebagai yang utama,” kata Wilson.

Jika DPR menyetujui resolusi tersebut, pasal-pasal pemakzulan akan diteruskan ke Senat. Pimpinan Partai Republik di Senat selanjutnya akan menentukan apakah proses persidangan pemakzulan terhadap Hegseth akan digelar.

Hegseth sendiri masih memperoleh dukungan dari Trump. Dukungan tersebut muncul ketika sejumlah anggota kabinet lainnya, termasuk Jaksa Agung Pam Bondi dan Menteri Tenaga Kerja Lori Chavez-DeRemer, telah kehilangan jabatan mereka.

Resolusi Massie diperkirakan memperoleh dukungan dari banyak anggota DPR Partai Demokrat.

Sebelumnya, Massie juga memanfaatkan dukungan penuh Demokrat dan keunggulan tipis Partai Republik di DPR untuk mendorong langkah yang memaksa pemerintah membuka sejumlah dokumen terkait Jeffrey Epstein, mantan rekan Trump yang merupakan terpidana kasus kejahatan seksual.