AS dan Jerman Soroti Korupsi dan Keamanan di Irak
Amerika Serikat (AS) dan Jerman menyoroti persoalan korupsi, kejahatan finansial, dan keamanan yang dihadapi Irak.
Washington mendesak pemerintah Irak mengusut kasus korupsi besar dan memperketat pengawasan terhadap sektor-sektor yang rawan dimanfaatkan untuk kejahatan finansial.
Sementara itu, Jerman memberikan perhatian terhadap upaya reformasi Irak serta kondisi keamanan kawasan yang dinilai berdampak pada stabilitas ekonomi dan rantai pasok global.
Dikutip dari Kurdpress dan INA, Rabu (16/9/2026), tekanan AS tersebut disampaikan Utusan Khusus AS Tom Barak dalam pertemuannya dengan Kepala Dewan Peradilan Tertinggi Irak Faiq Zeidan dan Perdana Menteri (PM) Irak Ali Faleh Al-Zaidi di Baghdad.
Pertemuan itu membahas sejumlah syarat yang dinilai penting bagi keberlanjutan dukungan politik, ekonomi, dan keamanan AS terhadap Irak.
Baca Juga: China Tambah Komitmen Investasi di RI hingga Rp 51 T
AS Desak Irak Usut Korupsi
Barak meminta pemerintah Irak membuka kembali kasus-kasus korupsi besar tanpa mempertimbangkan pengaruh politik maupun afiliasi partai.
“Kasus-kasus korupsi besar harus dibuka kembali tanpa mempertimbangkan pengaruh politik atau afiliasi partai, dan para terdakwa harus diproses secara hukum,” tegasnya.
AS juga mendesak Irak meningkatkan pengawasan di sektor perbankan dan sejumlah titik perbatasan yang dianggap rawan digunakan untuk aktivitas ilegal.
“Pemantauan sektor perbankan dan penyeberangan perbatasan harus diintensifkan untuk mencegah penyelundupan, pencucian uang, dan transfer aset ilegal,” paparnya.
Selain persoalan korupsi, Barak meminta Baghdad memperkuat kendali pemerintah atas kepemilikan senjata dan membubarkan kelompok bersenjata yang berada di luar struktur keamanan resmi.
Langkah tersebut terutama ditujukan terhadap kelompok yang memiliki rudal, pesawat tak berawak atau drone, serta persenjataan berat.
Barak mengakui sejumlah kelompok, seperti batalion Hizbullah dan Al-Nujba, masih menentang upaya perlucutan senjata tersebut.
“Tindakan pemerintah Irak dalam bidang pengendalian senjata harus nyata dan berwujud, bukan hanya sekadar tindakan simbolis atau media,” tuturnya.
Baca Juga: Saudi Keluarkan Peringatan Keamanan di Makkah dan Jeddah
Jerman Soroti Reformasi dan Stabilitas Kawasan
Sementara itu, isu korupsi turut dibahas dalam pertemuan bilateral Irak dan Jerman di Berlin pada Selasa.
Kanselir Jerman Friedrich Merz menyampaikan pandangan positif terhadap langkah reformasi yang dilakukan pemerintah Irak saat konferensi pers bersama PM Ali Faleh Al-Zaidi.
“Pemerintah Irak telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memerangi korupsi,” ungkapnya.
Merz juga menyoroti aktivitas perusahaan-perusahaan Jerman yang beroperasi di Irak.
“Banyak perusahaan kami di Irak sedang melakukan pekerjaan perintis,” paparnya.
Selain hubungan ekonomi, Merz membahas dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap stabilitas ekonomi dan rantai pasok global.
Ia secara khusus menyoroti situasi di Laut Merah yang dinilai masih menghadapi tekanan akibat konflik yang berlangsung.
“Iran harus mengakhiri penutupan Selat Hormuz,” tegasnya.
