Asia Tenggara Ketar-Ketir! Dampak Perang Timteng, Pekerja Diminta WFH

Situasi global semakin tidak stabil seiring konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang terus berlangsung. Ketegangan tersebut memicu munculnya krisis energi global yang kini mulai dirasakan di berbagai kawasan dunia.

Konflik yang telah berjalan sekitar satu bulan menyebabkan distribusi minyak dunia dari kawasan Timur Tengah terganggu. Jalur vital di Selat Hormuz yang selama ini menjadi lintasan sekitar seperlima pasokan minyak global masih belum sepenuhnya terbuka, dan hanya dilalui terbatas oleh negara tertentu yang tidak masuk dalam daftar musuh Iran.

Lonjakan harga minyak dunia pun tak terhindarkan hingga menembus level di atas US$100 per barel. Dampaknya langsung terasa pada harga bahan bakar yang ikut meningkat tajam, memaksa banyak negara mencari cara untuk mengatasi ancaman kelangkaan energi.

Di kawasan Asia Tenggara, sejumlah pemerintah mulai mengambil langkah antisipatif. Beberapa negara masih sebatas mendorong penghematan energi, sementara yang lain sudah menerapkan kebijakan ekstrem seperti darurat energi nasional.

Baca Juga : India-Vietnam Kompak Pangkas Pajak BBM Demi Tekan Harga

Malaysia

Pemerintah Malaysia mengambil kebijakan penyesuaian kuota BBM bersubsidi sebagai langkah menjaga kestabilan keuangan negara di tengah lonjakan harga minyak global.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam pengumuman pada Kamis (26/3/2026) menyatakan bahwa peningkatan tajam biaya subsidi memaksa pemerintah melakukan langkah penyesuaian sementara.

Menurut Anwar, beban subsidi melonjak dari sekitar 700 juta ringgit menjadi 3,2 miliar ringgit akibat kenaikan harga minyak mentah dunia yang signifikan dalam waktu singkat.

“Insyaallah, saya akan menguraikan langkah-langkah strategis negara untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi krisis energi global yang timbul dari konflik di Asia Barat, dengan pendekatan yang tegas, terstruktur, dan fokus pada kepentingan rakyat serta ketahanan bangsa,” ujar Anwar.

Mulai 1 April 2026, kuota bulanan dalam program subsidi Budi Madani RON95 (Budi95) akan dikurangi dari 300 liter menjadi 200 liter bagi pengguna kendaraan pribadi.

Pemerintah menilai langkah ini penting sebagai bentuk disiplin anggaran agar keuangan negara tetap terjaga. Meski kuota berkurang, harga bensin RON95 tetap dipertahankan pada level subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Keputusan untuk mempertahankan harga bensin RON95 sebesar 1,99 ringgit (Rp 8.431) per liter adalah langkah yang diperhitungkan dengan matang agar tidak membebani rakyat, meskipun harga minyak mentah melonjak secara global,” kata Ibrahim.

Anwar juga menyebut sekitar 90% warga diperkirakan tidak akan terdampak signifikan karena rata-rata konsumsi bulanan masih berada di kisaran 100 hingga 200 liter.

“Setiap ringgit yang dihemat disalurkan kembali kepada rakyat melalui inisiatif seperti Sumbangan Tunai Rahmah (STR) dan Sumbangan Asas Rahmah (SARA), selain untuk meningkatkan fasilitas klinik dan rumah sakit, memperbaiki jalan, serta memperkuat infrastruktur,” tutur Ibrahim.

Untuk sektor vital seperti logistik dan transportasi daring, pemerintah tetap memberikan kuota lebih besar hingga 800 liter per bulan guna menjaga kelancaran distribusi barang dan layanan publik.

Baca Juga : Purbaya Sebut Ramalan Harga Minyak US$200 Tidak Rasional

Filipina

Pemerintah Filipina secara resmi menetapkan status darurat energi nasional akibat ancaman gangguan pasokan bahan bakar.

Presiden Ferdinand Marcos Jr. menetapkan kebijakan tersebut melalui Perintah Eksekutif (EO) Nomor 110 yang ditandatangani pada Selasa (24/3/2026).

Langkah ini diambil karena Filipina termasuk negara yang sangat bergantung pada impor minyak dari luar negeri.

“Sebagai importir bersih produk minyak bumi, Filipina tetap sangat bergantung pada sumber pasokan bahan bakar eksternal dan karenanya rentan terhadap gangguan dalam produksi dan transportasi minyak global,” bunyi dokumen Perintah Eksekutif Nomor 110 tersebut melansir PNA, Selasa (24/3/2026).

Sebagai tindak lanjut, pemerintah membentuk komite khusus untuk memastikan distribusi bahan bakar dan kebutuhan pokok tetap berjalan lancar. Selain itu, pemerintah juga mempercepat langkah menuju penggunaan energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan terhadap minyak impor.

Vietnam

Pemerintah Vietnam mulai menerapkan berbagai strategi untuk menekan konsumsi bahan bakar, termasuk mendorong perusahaan menerapkan sistem kerja jarak jauh bagi karyawan.

Langkah tersebut mengingatkan pada kebijakan yang pernah diberlakukan saat awal pandemi COVID-19.

Selain itu, Vietnam berencana menghapus tarif impor bahan bakar hingga akhir April 2026 guna memperkuat cadangan energi domestik di tengah lonjakan harga.

Penyesuaian harga BBM juga dilakukan secara cepat. Pada Rabu (25/3/2026), pemerintah tercatat dua kali mengubah harga bahan bakar dalam satu hari akibat lonjakan harga minyak global.

Harga diesel sempat naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan akhir Februari. Vietnam kemudian menjalin kerja sama pasokan energi dengan sejumlah negara seperti Qatar, Kuwait, Aljazair, serta Jepang.

Myanmar

Pemerintah militer Myanmar mulai menerapkan sistem digital berupa barcode dan QR code untuk mengontrol pembelian BBM kendaraan.

Dalam kebijakan tersebut, pembelian bahan bakar dibatasi satu hingga dua kali dalam sepekan tergantung kapasitas mesin kendaraan.

“Pelanggan akan diizinkan membeli bahan bakar satu atau dua kali seminggu tergantung ukuran mesin kendaraan mereka,” tulis kementerian tersebut.

Program ini telah diuji coba di kota besar seperti Yangon dan Naypyitaw sejak pertengahan Maret 2026.

Krisis pasokan juga berdampak pada sektor transportasi udara, dengan beberapa rute domestik terpaksa dihentikan sementara akibat kekurangan bahan bakar jet.

Indonesia

Di Indonesia, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas pasokan energi di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk mencari sumber pasokan minyak tambahan dari berbagai negara.

Langkah tersebut dilakukan melalui diversifikasi impor serta peningkatan pemanfaatan sumber energi domestik guna memastikan ketersediaan BBM dan LPG tetap aman.

“Namun kita harus menyadari bahwa kondisi geopolitik ini tidak ada satu orang pun yang dapat meramalkan. Bahkan dalam berbagai analisa itu rasanya sih kita berdoa agar bisa selesai perang ini dengan baik, cepat. Tapi kalau kita melihat dengan yang ada, ya ini kita berusaha untuk tidak terlalu panjang,” ujarnya.

Pemerintah juga telah mengalihkan sebagian sumber impor minyak dari Timur Tengah ke wilayah lain untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi akibat situasi di Selat Hormuz.

Selain itu, pemerintah memastikan cadangan energi nasional masih berada di atas ambang batas minimum dan belum berencana menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat.

Baca Juga : Rencana Damai Trump Ditolak Iran, Apa Alasannya?