April 1, 2026

Dipangkas Jadi 5 Hari, Penyaluran MBG Memberikan Efek Ini

Sejumlah ekonom di dalam negeri menilai rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengurangi jumlah hari distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG), berpotensi menimbulkan sejumlah risiko. Kebijakan ini diusulkan sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran pemerintah di tengah tekanan ekonomi global.

Usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Efisiensi anggaran ini disebut sebagai langkah antisipasi terhadap potensi tekanan fiskal akibat konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang masih berlangsung, dan memicu ketidakstabilan harga serta pasokan energi global.

Purbaya menjelaskan bahwa rencana penghematan anggaran pada program MBG, belum termasuk dalam total efisiensi yang sebelumnya ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp81 triliun. Dengan pemangkasan satu hari penyaluran MBG, BGN memperkirakan potensi penghematan dapat mencapai sekitar Rp40 triliun.

Efisiensi Terbatas Dinilai Kurang Berdampak ke Fiskal

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menilai pemerintah memang perlu melakukan penyesuaian belanja dalam kondisi tekanan ekonomi. Namun, menurutnya, penghematan dari satu program saja tidak akan memberi dampak signifikan terhadap kondisi fiskal jika tidak dibarengi dengan langkah efisiensi di sektor lain.

“Kalau hanya MBG yang disesuaikan, dampaknya ke fiskal relatif kecil,” ujar Yusuf kepada CNBC Indonesia dikutip Selasa (31/3/2026).

Di sisi lain, Yusuf juga mengingatkan bahwa pengurangan program MBG berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi riil. Jika banyak program pemerintah ditunda atau dipangkas secara bersamaan, maka dampaknya dapat langsung terasa pada penurunan permintaan domestik, yang seringkali kurang menjadi perhatian.

“Jadi bukan hanya soal satu program dikurangi, tapi efek kumulatif dari pengetatan belanja pemerintah secara keseluruhan,” ujar Yusuf.

Risiko Sosial Perlu Dipertimbangkan Secara Matang

Pandangan serupa disampaikan Kepala Center for Macroeconomics and Finance di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman. Ia menilai kebijakan pengurangan frekuensi penyaluran MBG tidak seharusnya dipandang semata sebagai langkah penghematan anggaran.

Menurutnya, kebijakan ini dapat menimbulkan risiko sosial apabila diterapkan secara seragam tanpa memperhatikan kondisi wilayah, terutama daerah dengan tingkat kerentanan gizi yang tinggi.

“Artinya secara fiskal, langkah ini memang bisa menurunkan tekanan belanja, tetapi bukan solusi fundamental. Apalagi secara sosial berisiko jika diterapkan seragam tanpa mempertimbangkan kondisi daerah, terutama wilayah dengan tingkat kerentanan gizi tinggi,” ujar Rizal kepada CNBC Indonesia dikutip Selasa (31/3/2026).

Rizal menambahkan, risiko lanjutan dapat muncul apabila kebijakan efisiensi dilakukan secara agresif dan menyasar pos belanja yang berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Dalam kondisi global yang masih diliputi ketidakpastian, langkah tersebut berpotensi menahan laju konsumsi domestik, yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan tekanan dari sisi eksternal seperti pelemahan rupiah, potensi kenaikan inflasi energi, dan moderasi ekspor, maka kebijakan efisiensi yang tidak presisi bisa berubah menjadi faktor penekan pertumbuhan, bukan penopang stabilitas,” ujarnya.