Ekonomi Iran Tertekan, Inflasi 66% dan Sanksi AS Mengancam 

Tekanan terhadap perekonomian Iran semakin berat di tengah konflik dengan Amerika Serikat (AS) yang telah berlangsung hampir enam bulan. Di saat pemerintah Iran mengklaim masih mampu bertahan, masyarakat justru menghadapi lonjakan harga, melemahnya daya beli, hingga sulitnya mendapatkan pekerjaan.

Situasi tersebut berpotensi semakin memburuk setelah Presiden AS Donald Trump kembali mengancam akan memberikan tekanan ekonomi yang lebih besar terhadap Teheran.

Trump pada Jumat lalu berjanji meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Sehari sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent juga mengatakan Washington tengah menyiapkan langkah terhadap Iran yang disebutnya “belum pernah dilihat sebelumnya” dan kemungkinan mulai diterapkan pekan depan.

Baca Juga : Trump Picu Konflik Usai Gandeng Startup AI China

Meski demikian, pemerintah AS hingga kini belum merinci bentuk sanksi yang akan diberikan.

Mengutip laporan Reuters, tiga pejabat Iran menyebut memburuknya kondisi ekonomi dapat kembali memicu keresahan sosial. Mereka terdiri dari dua pejabat yang masih aktif di lingkaran politik dan seorang mantan pejabat. Reuters juga berbicara dengan 12 warga Iran yang seluruhnya meminta identitas mereka dirahasiakan.

Iran memang masih menunjukkan kemampuan bertahan setelah hampir enam bulan berkonflik. Namun, kondisi tersebut berlangsung ketika perekonomian domestik sudah menghadapi berbagai persoalan, mulai dari inflasi tinggi, pelemahan mata uang, kekurangan energi hingga sanksi yang telah berlangsung lama.

Perang semakin memperburuk situasi karena menyebabkan kerusakan infrastruktur, gangguan perdagangan, penurunan produksi serta meningkatnya kebutuhan biaya untuk pemulihan.

Ekonomi Iran Makin Tertekan

Dampak kondisi tersebut mulai dirasakan langsung oleh masyarakat Iran. Salah satunya Arshia, insinyur sipil yang selama sekitar 10 tahun bekerja di sektor konstruksi.

Sejak perang berlangsung, banyak proyek konstruksi tempatnya bekerja tertunda bahkan dibatalkan. Sementara itu, harga berbagai kebutuhan terus meningkat dan belum terlihat tanda-tanda pemulihan ekonomi dalam waktu dekat.

“Saya khawatir. Jika Trump menjatuhkan lebih banyak sanksi, bagaimana rakyat biasa bisa bertahan? Saya tidak ingin negara saya dihukum secara militer atau ekonomi. Kami sudah kesulitan,” kata Arshia, ayah dua anak dari Isfahan, kepada Reuters.

Kondisi serupa juga terjadi di sektor usaha. Mohsen, 53 tahun, bahkan harus menghentikan bisnis impor-ekspornya dengan negara-negara Teluk setelah Iran merespons serangan AS dengan menargetkan sejumlah pangkalan dan aset Amerika di kawasan.

“Saya harus memecat 10 karyawan. Itu menyakitkan, tetapi saya tidak punya pilihan. Saya tidak lagi mampu membayar gaji mereka, dan sekarang saya mengandalkan tabungan untuk menghidupi keluarga saya,” ujarnya dari Bandar Abbas.

Tekanan ekonomi semakin terasa karena serangan AS turut merusak pabrik, pembangkit listrik, jaringan transportasi dan berbagai infrastruktur penting lainnya.

Inflasi Iran Tembus 66%

Lonjakan harga menjadi salah satu indikator paling jelas dari tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat Iran.

Berdasarkan data Pusat Statistik Iran, inflasi tahunan pada Juli mencapai 66%. Sementara itu, harga konsumen melonjak 87,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi paling berat terjadi pada sektor pangan dengan inflasi tahunan mencapai 128%.

Bagi pemerintah Iran, memburuknya kondisi ekonomi juga membawa risiko politik. Dua sumber yang memiliki pengetahuan mengenai politik Iran dan seorang pejabat mengatakan tekanan terhadap kehidupan masyarakat dapat kembali memicu demonstrasi besar.

Pengangkatan Hossein Taeb sebagai pemimpin milisi Basij pada pekan lalu dinilai menjadi salah satu indikasi kekhawatiran pemerintah terhadap potensi munculnya kembali keresahan sosial.

Taeb dikenal sebagai salah satu tokoh yang berperan dalam penindakan terhadap aksi demonstrasi sebelumnya. Basij sendiri merupakan milisi paramiliter sukarelawan yang memiliki hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC.

Dalam beberapa tahun terakhir, persoalan ekonomi memang beberapa kali berkembang menjadi aksi protes nasional. Pada Januari, demonstrasi yang dipicu persoalan ekonomi ditindak oleh IRGC dan Basij.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia juga melaporkan adanya eksekusi, penangkapan, pemanggilan serta hukuman penjara terhadap jurnalis, pengacara, aktivis, pembela HAM dan mahasiswa dalam beberapa bulan terakhir.

Pemerintah menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas selama perang. Namun, para pengkritik menilai kebijakan tersebut justru dapat memperbesar ketegangan antara pemerintah dan masyarakat.

Gaji Habis dalam Hitungan Hari

Inflasi tinggi membuat masyarakat Iran harus memangkas pengeluaran, termasuk untuk kebutuhan makanan. Sebagian keluarga mulai mengurangi konsumsi daging dan beralih ke bahan pangan yang lebih murah.

“Saya malu di hadapan anak-anak saya. Gaji saya habis dalam hitungan hari. Daging dan ayam sudah menghilang dari meja makan kami. Saya tidak tahu bagaimana kami akan bertahan,” kata Hossein, seorang pegawai pemerintah di Yazd.

Biaya tempat tinggal juga semakin membebani masyarakat. Data Pusat Statistik Iran menunjukkan harga sewa meningkat 31% secara tahunan pada Maret. Media pemerintah juga melaporkan harga rumah di Teheran telah naik sekitar 50% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah memang menaikkan upah minimum sekitar 60% tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rial membuat kenaikan tersebut tidak banyak membantu daya beli masyarakat.

Jika dikonversikan ke dolar AS, nilai upah minimum bahkan turun dari sekitar US$105 menjadi US$86 sejak akhir Maret.

Tekanan serupa dialami Bijan, 40 tahun. Ketika mulai bekerja sekitar 15 tahun lalu, ia mampu memperoleh penghasilan sekitar US$1.000 per bulan sebagai insinyur.

Kini, ia beralih menjadi pengajar daring. Bersama istrinya, Bijan hanya mampu memperoleh sekitar US$400 per bulan dan memilih meninggalkan Teheran menuju wilayah dengan biaya hidup yang lebih rendah.

“Dulu saya mungkin bekerja lima atau enam jam sehari. Sekarang, semuanya adalah bekerja atau mencari pekerjaan, atau merasa cemas karena tidak memiliki cukup pekerjaan,” kata Bijan.

Ketidakpastian konflik juga membuat masyarakat semakin sulit menyusun rencana kehidupan dan keuangan untuk masa depan.

Blokade AS Bikin Biaya Logistik Membengkak

Kerusakan infrastruktur dan turunnya aktivitas produksi bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi Iran. Blokade laut AS turut memperbesar tekanan terhadap distribusi barang.

Iran mencoba mempertahankan pasokan kebutuhan pokok melalui jalur alternatif, termasuk jalur darat dan Laut Kaspia. Namun, rute tersebut juga menghadapi berbagai gangguan.

Kerusakan sejumlah jembatan membuat transportasi darat terganggu. Akibatnya, pengiriman barang menuju Iran membutuhkan waktu lebih lama dengan biaya yang semakin mahal.

Baca Juga : Menteri Jerman Bawa Delegasi Bisnis ke RI, Ada Apa?

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengakui tekanan tersebut dalam pernyataannya pekan lalu.

“Masalah kami telah berlipat ganda beberapa kali, sementara pendapatan kami juga telah turun,” kata Pezeshkian.

Ia menjelaskan barang-barang yang sebelumnya dikirim melalui jalur laut kini harus menempuh perjalanan lebih panjang. Kondisi itu turut mendorong kenaikan harga barang.

Pezeshkian juga menyebut Iran kini menjual minyak dalam jumlah lebih sedikit dan menerima pendapatan pajak yang lebih rendah karena banyak bisnis mengalami kerusakan atau kesulitan beroperasi.

Dampak blokade juga mulai terasa pada sektor bahan bakar. Anggota parlemen Iran Reza Sepahvand mengatakan kepada kantor berita ILNA pada Sabtu bahwa blokade secara efektif telah menghentikan impor bensin ke Iran.

Menurutnya, produksi bensin Iran saat ini berada di kisaran 130 juta liter per hari, sedangkan kebutuhan konsumsi mencapai sekitar 137 juta liter. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar 7 juta liter bensin setiap hari.

Kondisi tersebut semakin memperberat ekonomi Iran yang sebelumnya sudah menghadapi inflasi tinggi, pelemahan mata uang, gangguan perdagangan, kerusakan infrastruktur serta penurunan pendapatan negara.