Hasil Retret Hambalang: Pemerintah Pastikan Tak Ada Revisi APBN 2026

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan klarifikasi terkait postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Ia memastikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan revisi atau perubahan terhadap APBN tahun anggaran tersebut.

Prasetyo menjelaskan bahwa APBN 2026 telah dirancang secara matang sejak awal dan telah mendapatkan pengesahan resmi dalam Undang-Undang APBN. Meskipun demikian, ia menambahkan bahwa jika terdapat perkembangan atau dinamika di masa depan yang menuntut adanya perubahan, hal tersebut harus tetap mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

“Enggak, kalau APBN kan sejak awal juga sudah dirancang sedemikian rupa dan itu juga sudah disahkan ya di dalam Undang-Undang APBN,” kata Prasetyo dikutip pada Rabu (7/1/2026).

Baca Juga: Prabowo: 55 Juta Warga RI Sudah Terima MBG, 99,99% Berhasil! – Economix

Prasetyo juga menegaskan bahwa Presiden tetap memiliki ruang sesuai aturan perundang-undangan untuk melakukan penyesuaian atau perubahan di dalam APBN jika diperlukan.

Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Prasetyo memastikan bahwa hingga saat ini pemerintah belum akan memberikan tambahan anggaran khusus untuk program tersebut. Ia menekankan bahwa total besaran APBN sudah diputuskan secara bersama-sama oleh pemerintah dan DPR RI.

Apabila nantinya muncul rencana penambahan anggaran di kemudian hari, keputusan tersebut sepenuhnya akan diambil melalui kesepakatan kolektif antara pihak eksekutif dan legislatif.

Asumsi Makro APBN 2026

·       PDB: 5,4%

·       Inflasi: 2,5%

·       Nilai tukar rupiah: Rp16.500 per US$

·       Tingkat suku bunga SBN 10 tahun: 6,9%

·       Harga minyak: US$70 per barel

·       Target lifting minyak: 610 ribu barel per hari

·       Target lifting gas: 984 ribu barel setara minyak per hari

Postur APBN 2026

·       Pendapatan negara: Rp3.153,6 triliun

·       Penerimaan pajak: Rp2.693,7 triliun

·       Penerimaan negara bukan pajak (PNBP): Rp459,2 triliun

·       Belanja Negara: Rp3.842,7 triliun

·       Belanja pemerintah pusat: Rp3.149,7 triliun

·       Belanja K/L: Rp1.510,5 triliun

·       Belanja non-K/L: Rp1.639,1 triliun

·       Transfer ke daerah (TKD): Rp693 triliun

·       Keseimbangan primer: Rp89,7 triliun

·     Defisit anggaran: Rp689,1 triliun atau 2,68% dari PDB

Baca Juga: Purbaya Pastikan Anggaran Bencana Rp60 Triliun Aman Tanpa Ganggu Program MBG – Economix