Maret 19, 2026

Jerman Tegas ke Trump: Perang AS Bukan Urusan NATO

Salah satu anggota NATO, Jerman, menyampaikan sikap tegas terkait konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah. Kanselir Jerman, Friedrich Merz, menegaskan bahwa konflik tersebut bukan bagian dari mandat NATO, dan negaranya tidak akan ikut campur secara militer.

Dilansir AFP, Selasa (17/3/202), Friedrich menyatakan, bahwa dari awal perang dimulai itu bukan urusan NATO, dan menegaskan jika AS-Israel tidak berkonsultasi dengan NATO sebelum perang.

“Tidak pernah ada keputusan bersama tentang apakah akan campur tangan. Itulah sebabnya pertanyaan tentang bagaimana Jerman dapat berkontribusi secara militer tidak muncul. Kami tidak akan melakukannya,” jelasnya saat konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Belanda, Rob Jetten.

Pernyataan ini muncul setelah Presiden Donald Trump sebelumnya meminta sejumlah negara, termasuk Korea Selatan, Prancis, China, dan Inggris, untuk membantu menjaga jalur aman di Selat Hormuz.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, menekankan pentingnya menahan eskalasi konflik agar tidak semakin meluas. Ia menyebut prioritas Jerman tetap pada pengamanan wilayah strategis NATO, khususnya di kawasan timur dan utara.

“Tidak akan ada partisipasi militer dari Jerman, tetapi Berlin siap mendukung upaya diplomatik untuk memastikan jalur aman melalui Selat Hormuz,” katanya.

“Kita menghadapi situasi yang tidak kita provokasi… Perang ini dimulai tanpa konsultasi apa pun,” tambah Pistorius.

Pistorius juga mempertanyakan urgensi permintaan dukungan militer dari sekutu Eropa dalam hal kekuatan militer AS yang dinilai sudah sangat besar.

“Apa yang diharapkan Donald Trump dari segelintir fregat Eropa di Selat Hormuz yang tidak dapat ditangani oleh angkatan laut AS yang perkasa sendirian? Inilah pertanyaan yang saya ajukan pada diri sendiri,” tegasnya.

Sikap Jerman ini mencerminkan kehati-hatian negara-negara Eropa dalam merespons konflik yang semakin kompleks, sekaligus menegaskan preferensi terhadap jalur diplomasi dibandingkan keterlibatan militer langsung.