Januari 20, 2026

Kenapa Negara-Negara Arab “Diam” saat Iran Dilanda Konflik?

Negara-negara Arab terlihat nyaris tidak bersuara merespons gelombang demonstrasi di Iran yang sejak 28 Desember 2025 dilaporkan telah menewaskan lebih dari 3.000 orang.

Sikap ini dinilai kontras dengan respons mereka pada gelombang protes Iran tahun 2022, ketika banyak media Arab yang didanai pemerintah justru gencar memberitakan dukungan terhadap para demonstran.

Menurut catatan media internasional The Economist, perubahan sikap tersebut mencerminkan pergeseran besar dalam lanskap politik kawasan serta meningkatnya kehati-hatian negara-negara Teluk menghadapi potensi kekacauan baru.

Posisi Iran Dinilai Melemah di Kawasan

Pada 2022, protes di Iran dipandang sebagai peluang untuk melemahkan musuh regional, sehingga liputan simpatik terhadap demonstran banyak ditemukan di media Arab.

Saat itu, Komandan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) Hossein Salami bahkan menuduh media yang didukung Arab Saudi menghasut kerusuhan dan mengancam, “Jika tidak, kalian akan membayar harganya.”

Namun, menurut The Economist, demonstrasi yang jauh lebih mematikan saat ini justru nyaris tak menjadi agenda utama pemberitaan di dunia Arab.

Salah satu alasannya adalah merosotnya pengaruh Iran setelah jaringan proksinya dihantam konflik regional.

Serangan Israel ke Gaza sejak Oktober 2023 telah melemahkan Hizbullah di Lebanon, sementara rezim Bashar al-Assad yang pro-Iran di Suriah telah tumbang.

Iran sendiri mengalami guncangan besar setelah 12 hari pemboman Israel dan Amerika Serikat pada Juni lalu, yang turut menewaskan Hossein Salami dalam serangan udara Israel.

Dalam wawancara dengan The Economist, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan menyebut Iran telah “diturunkan menjadi kekuatan kelas dua”, penilaian yang kini juga diamini banyak pejabat Arab.

Ketakutan Negara Teluk pada Efek Rambatan

Meski pengaruh Iran melemah, negara-negara Arab Teluk justru memilih sikap menahan diri karena khawatir terhadap efek rambatan kekacauan.

Untuk kedua kalinya dalam tujuh bulan, para pejabat kawasan dengan cemas memantau kemungkinan Amerika Serikat kembali menyerang Iran.

Presiden AS Donald Trump bahkan mengancam akan bertindak jika rezim Iran membunuh para pengunjuk rasa, serta mendesak warga Iran untuk terus berunjuk rasa dan “mengambil alih” institusi negara.

Meski Israel telah merusak persenjataan rudal balistik jarak jauh Iran, Teheran masih memiliki ribuan proyektil jarak pendek yang mampu menjangkau seluruh kawasan Teluk.

Setelah fasilitas nuklir Iran dibombardir, rezim tersebut sempat menembakkan salvo rudal ke pangkalan udara al-Udeid di Qatar, markas regional Komando Pusat AS.

Pejabat Iran juga memperingatkan bahwa serangan balasan dapat diperluas ke negara-negara Teluk lain, termasuk Bahrain.

Kekhawatiran Akan Kekacauan Lebih Besar

Bagi para penguasa Teluk, ancaman tersebut, meski mungkin hanya gertakan, tidak ingin diuji.

Mereka masih dibayangi pengalaman panjang menghadapi dampak runtuhnya negara di Irak dan Suriah, yang memicu arus jihadis, narkotika, dan instabilitas lintas batas.

Arab Saudi juga masih bergulat dengan perang saudara di Yaman serta konflik di Sudan di seberang Laut Merah.

Runtuhnya Iran, negara berpenduduk 92 juta jiwa yang hanya berjarak sekitar 200 kilometer melintasi perairan Teluk, dipandang sebagai skenario terburuk.

Pengungsi massal, hilangnya kendali atas persenjataan rudal dan drone, hingga nasib ribuan kilogram uranium Iran menjadi kekhawatiran utama.

Meski tidak ada rasa simpati di antara rezim Arab terhadap Republik Islam, banyak pemerintah Timur Tengah kini menilai bahwa gejolak di Iran berpotensi memicu lebih banyak kekacauan kawasan, bukan stabilitas yang mereka harapkan.