Mengapa Najib Razak Dapat Pengampunan Raja Malaysia?

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mendapat pengampunan bersyarat dari Raja Malaysia, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, pada September 2026.

Keputusan tersebut memungkinkan Najib menjalani sisa hukuman penjara dalam kasus korupsi SRC International di bawah tahanan rumah.

Najib sebelumnya divonis bersalah atas penyalahgunaan dana sebesar 42 juta ringgit Malaysia atau sekitar Rp 187 miliar.

Namun, meski telah membayar denda yang menjadi salah satu syarat pengampunan, Najib belum dipindahkan dari Penjara Kajang ke kediamannya di Kuala Lumpur.

Perselisihan antara jaksa agung dan tim pengacara Najib pun membuat pelaksanaan pengampunan tersebut masih belum jelas.

Baca Juga: Pemerintah Tegaskan DHE Tidak Dibekukan, Ini Aturan Lengkapnya

Najib Diampuni Setelah Membayar Denda Rp 223 Miliar

Sultan Ibrahim menegaskan, pengampunan bersyarat yang diberikan kepada Najib tidak berkaitan dengan perkara hukum lain yang menjerat mantan perdana menteri tersebut.

Dalam pernyataan pada Sabtu (7/11/2026), yang dikutip CNA, Sultan Ibrahim menyebut seluruh persyaratan dalam perintah pengampunan telah dipenuhi.

“Perintah pengampunan bersyarat ini jelas, tegas, dan tanpa ambiguitas, serta tidak berkaitan dengan kasus-kasus lain yang melibatkan dirinya,” kata Sultan Ibrahim.

Ia juga menegaskan bahwa kewenangan memberikan pengampunan merupakan hak prerogatif raja sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Konstitusi Federal Malaysia.

Sultan Ibrahim meminta agar kewenangan tersebut dihormati sesuai kedudukan Malaysia sebagai negara monarki konstitusional dan prinsip supremasi hukum.

“Mengingat seluruh persyaratan yang tercantum dalam perintah pengampunan bersyarat telah dipenuhi, setiap argumen yang mempersoalkan perintah tersebut sama saja dengan menentang titah Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong,” ujarnya.

Najib mulai menjalani hukuman penjara pada 2022 setelah dinyatakan bersalah dalam kasus penyalahgunaan dana 42 juta ringgit Malaysia atau sekitar Rp 187 miliar milik SRC International, bekas anak perusahaan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Saat itu, ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara.

Namun, pada 2024, Dewan Pengampunan Malaysia memangkas masa hukumannya menjadi enam tahun.

Denda yang semula sebesar 210 juta ringgit Malaysia atau sekitar Rp 937 miliar juga dikurangi menjadi 50 juta ringgit Malaysia atau sekitar Rp 223 miliar.

Pada September 2026, Sultan Ibrahim kemudian memberikan pengampunan bersyarat yang memungkinkan Najib menjalani sisa hukumannya dalam tahanan rumah.

Salah satu syaratnya adalah pembayaran denda sebesar 50 juta ringgit Malaysia.

Denda tersebut akhirnya dibayarkan pada Jumat (6/11/2026) melalui penggalangan dana yang dilakukan para pendukung Najib.

Setelah pembayaran dilakukan, tim pengacara Najib menilai seluruh persyaratan pengampunan telah dipenuhi sehingga kliennya seharusnya segera dipindahkan ke kediamannya di Kuala Lumpur.

Jaksa Agung dan Pengacara Najib Berbeda Pendapat

Meski denda telah dibayarkan, Najib belum dipindahkan dari Penjara Kajang pada Jumat malam.

Hal itu terjadi setelah Jaksa Agung Malaysia atau Attorney-General’s Chambers (AGC) meminta agar pelaksanaan tahanan rumah ditangguhkan sementara karena masih terdapat persoalan hukum yang perlu diperjelas.

AGC menyebut terdapat dua kemungkinan penafsiran mengenai dampak pembayaran denda 50 juta ringgit Malaysia terhadap masa hukuman Najib.

Pertama, Najib tetap harus menjalani sisa hukuman kasus SRC International dalam tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028.

Kedua, pembayaran denda tersebut dapat dianggap membuat masa hukuman dalam kasus SRC International telah selesai.

Persoalan ini penting karena Najib juga memiliki vonis terpisah dalam kasus 1MDB.

Baca Juga: Trump Terbelah soal Perang Iran, Serangan Baru Mengintai

Dalam perkara tersebut, ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara yang harus mulai dijalankan setelah hukuman kasus SRC International selesai.

Dengan demikian, penentuan kapan hukuman kasus SRC International berakhir akan memengaruhi waktu dimulainya hukuman 15 tahun penjara dalam kasus 1MDB.

AGC juga menyebut permohonan Najib untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman dan denda dalam kasus 1MDB selama proses banding telah ditolak Pengadilan Tinggi pada 14 Oktober 2026.

Lembaga tersebut menilai persoalan ini belum pernah terjadi sebelumnya sehingga membutuhkan kejelasan hukum sebelum pengampunan dapat dilaksanakan.

AGC menegaskan, permintaan penangguhan sementara bukan bertujuan mempertanyakan atau membatalkan titah raja, melainkan memastikan pelaksanaan pengampunan dan putusan pengadilan sesuai dengan hukum.

Di sisi lain, tim pengacara Najib dari Shafee & Co menolak sikap AGC.

Mereka menilai tidak ada dasar hukum untuk tetap menahan Najib setelah seluruh persyaratan pengampunan bersyarat dipenuhi.

Pengacara Najib juga menyatakan Pengadilan Tinggi telah menerbitkan perintah resmi yang mengizinkan kliennya keluar dari penjara setelah pembayaran denda dilakukan.

Mereka berpendapat, proses hukum terpisah dalam kasus 1MDB tidak seharusnya memengaruhi pelaksanaan pengampunan untuk kasus SRC International.

“Oleh karena itu, kami menuntut agar klien kami segera dibebaskan untuk menjalani tahanan rumah di kediamannya, sebagaimana diperintahkan Yang Mulia dan diarahkan Pengadilan Tinggi,” kata tim pengacara Najib.

Dengan demikian, perbedaan penafsiran antara AGC dan tim pengacara Najib masih menjadi hambatan pelaksanaan tahanan rumah, meskipun Raja Malaysia telah menegaskan bahwa perintah pengampunan tersebut jelas dan seluruh persyaratannya telah dipenuhi.