Pemerintah Tegaskan DHE Tidak Dibekukan, Ini Aturan Lengkapnya

Pemerintah menegaskan kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) tidak membuat dana milik eksportir dibekukan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, eksportir tetap dapat menggunakan DHE untuk sejumlah kebutuhan selama mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga memperluas fasilitas penempatan DHE ke tujuh negara dan kawasan mitra dengan dukungan 16 bank devisa.

Selain itu, pemerintah menyiapkan sistem terintegrasi melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk mengatur ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Baca Juga: Israel Ancam Serang Iran Lagi, Katz Sebut Misi Belum Selesai

Pemerintah Tegaskan DHE Tidak Dibekukan

Melalui PP Nomor 2 Tahun 2026, eksportir sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan diwajibkan memasukkan 100 persen DHE SDA ke Sistem Keuangan Indonesia melalui Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA.

DHE nonmigas wajib ditempatkan sebesar 100 persen selama paling singkat 12 bulan, sedangkan DHE migas wajib ditempatkan paling sedikit 30 persen selama minimal tiga bulan di bank devisa BUMN.

Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berarti pemerintah membekukan dana hasil ekspor milik pelaku usaha.

“Perlu ditegaskan bahwa DHE tidak dibekukan. Sekali lagi, DHE tidak dibekukan,” tegas Airlangga, Sabtu (7/11/2026).

Selama masa penempatan, DHE nonmigas tetap dapat digunakan untuk penukaran ke rupiah maksimal 50 persen, pembayaran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pembayaran dividen.

Dana tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pengadaan barang dan jasa, termasuk barang modal, serta pembayaran pinjaman barang modal dan modal kerja dalam valuta asing sepanjang tetap berada di Reksus valas.

Selain melalui Reksus DHE SDA, eksportir dapat menempatkan dana pada deposito bank, Term Deposit (TD) Valas DHE Bank Indonesia, Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), serta surat utang negara dan surat berharga syariah negara dalam valuta asing.

DHE yang ditempatkan juga dapat digunakan sebagai dasar transaksi swap lindung nilai dengan Bank Indonesia, agunan kredit rupiah, maupun transaksi foreign exchange swap dengan bank.

Fasilitas DHE Diperluas ke Tujuh Negara dan 16 Bank

Pemerintah turut memperluas fasilitas khusus berdasarkan Pasal 18A PP Nomor 21 Tahun 2026 bagi eksportir sektor pertambangan yang memenuhi kriteria dalam pelaksanaan perjanjian bilateral atau kesepakatan perdagangan.

Melalui fasilitas tersebut, eksportir cukup menempatkan paling sedikit 30 persen DHE selama minimal tiga bulan, sedangkan 70 persen sisanya dapat dimanfaatkan secara leluasa.

Penempatan dana juga dapat dilakukan di bank devisa non-BUMN yang telah ditetapkan pemerintah.

Fasilitas ini bersifat opsional, harus dipilih sebagai satu paket utuh, dan hanya dapat ditentukan satu kali.

Hasil evaluasi dalam Rapat Koordinasi Terbatas pada 3 November 2026 menyepakati penambahan Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa sebagai negara atau kawasan mitra.

Dengan demikian, daftar mitra tersebut melengkapi Amerika Serikat, Kanada, China termasuk Hong Kong, dan Australia.

Jumlah bank penempatan juga bertambah menjadi 16 bank, terdiri dari lima bank BUMN dan 11 bank non-BUMN.

Salah satu bank yang masuk dalam daftar tersebut adalah PT Bank OCBC NISP Tbk.

Pemerintah juga menyepakati perluasan kriteria eksportir dengan mengakui Bentuk Usaha Tetap (BUT) serta kepemilikan saham tidak langsung melalui Ultimate Beneficial Ownership (UBO).

Kajian teknis untuk perubahan ketentuan tersebut akan disiapkan sebagai dasar revisi PMK Nomor 48 Tahun 2026.

Airlangga mengingatkan eksportir yang memiliki struktur kepemilikan melalui UBO agar proaktif mengungkapkan informasi kepemilikannya.

Sebelum perubahan aturan berlaku, PMK Nomor 48 Tahun 2026 tetap menjadi acuan.

Portal NADI Beroperasi Penuh Mulai 1 Januari 2027

Selain kebijakan DHE, pemerintah menyiapkan tata kelola ekspor komoditas SDA strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2026, terdapat tiga komoditas yang masuk dalam kebijakan tersebut, yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi.

Ketiga komoditas itu menyumbang sekitar 66,13 miliar dollar AS atau 23,4 persen dari total ekspor nasional pada 2025.

Kebijakan tersebut berlaku sejak 1 Juni 2026 dengan masa transisi hingga 31 Desember 2026.

Airlangga menegaskan, DSI hanya bertindak sebagai perantara dalam proses ekspor dan tidak mengambil alih kegiatan komersial eksportir.

“Sekali lagi kami tegaskan, DSI berperan sebagai perantara tunggal,” ujar Airlangga.

Negosiasi dan transaksi komersial tetap berlangsung langsung antara eksportir dan pembeli.

DSI bertugas memeriksa dokumen kontrak serta memberikan persetujuan atas draf Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Baca Juga: Trump Tawarkan Dana White Jadi Juru Bicara Gedung Putih, Minta 6 Petarung UFC Jadi Asisten

Sementara itu, kewajiban terkait larangan dan pembatasan (lartas), kewajiban pasar domestik (DMO), pemeriksaan barang, pengapalan, serta DHE tetap menjadi tanggung jawab eksportir.

Eksportir juga tetap menggunakan sistem CEISA seperti biasa, tetapi dokumen harus melewati Portal DSI atau NADI sebelum diteruskan ke sistem tersebut.

Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia Luke Mahony mengatakan, sistem ini dirancang untuk memperkuat transparansi dan keterlacakan ekspor komoditas strategis Indonesia.

“Portal NADI sudah berfungsi dan sedang diuji bersama eksportir dan pembeli, dengan dukungan asosiasi. Masukan dari pengujian ini kami gunakan untuk menyempurnakan sistem, dengan keamanan dan kerahasiaan data sebagai prioritas. Menjelang penerapan pada 1 Januari 2027, kami terus berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pelaku industri untuk menyiapkan panduan, pelatihan, serta layanan bantuan. Prioritas kami adalah menjaga kepastian usaha dan kelancaran ekspor, sekaligus membangun kepercayaan pasar terhadap komoditas Indonesia,” jelas Luke.

Portal NADI telah diuji coba oleh sekitar 100 eksportir yang mewakili sekitar 50 persen nilai ekspor ketiga komoditas tersebut, dengan sekitar 340 kontrak.

Penerapan sistem akan dilakukan bertahap, mulai dari uji fungsi dan pengarahan teknis pada 15 November 2026.

Selanjutnya, uji coba dan pembukaan registrasi akun NADI dijadwalkan mulai 15 Desember 2026.

Portal tersebut ditargetkan beroperasi penuh pada 1 Januari 2027 untuk PEB normal, yakni BC 3.0 dan BC 3.3, sebelum cakupannya diperluas pada Triwulan I hingga II 2027.