Mengapa Turkiye dan Pakistan Belum Bantu Saudi Lawan Houthi?

Kesepakatan pertahanan trilateral antara Turkiye, Pakistan, dan Arab Saudi yang dikenal sebagai “Pakta Mekkah” menuai pertanyaan setelah Houthi meningkatkan serangan terhadap Arab Saudi.

Kelompok Houthi dilaporkan menyerang infrastruktur energi, jalur ekspor minyak, hingga wilayah sipil Arab Saudi dalam beberapa waktu terakhir.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alasan Turkiye dan Pakistan belum memberikan bantuan militer kepada Riyadh meski ketiganya telah menandatangani kesepakatan pertahanan bersama.

Keraguan semakin menguat setelah Houthi dilaporkan menguasai sejumlah wilayah pesisir Laut Merah di sekitar Selat Bab al-Mandeb serta mengganggu pipa minyak utama Arab Saudi.

Baca Juga: Saudi Keluarkan Peringatan Keamanan di Makkah serta Jeddah

Mengapa Aliansi Belum Membantu Arab Saudi?

Dikutip dari Middle East Eye, Senin (14/9/2026), seorang pejabat senior Turkiye yang berbicara secara anonim mengatakan anggapan bahwa Pakta Mekkah telah gagal merupakan pandangan yang tidak tepat.

Menurut pejabat tersebut, komitmen pertahanan dalam perjanjian itu belum berlaku secara hukum karena masih membutuhkan proses persetujuan di masing-masing negara.

“Turkiye akan segera menyerahkan perjanjian tersebut kepada parlemen, kemungkinan pada bulan Oktober, dengan mempublikasikan teksnya dan memulai proses persetujuan parlemen,” kata pejabat itu.

Berdasarkan konstitusi Turkiye, presiden tidak dapat meratifikasi perjanjian keamanan tanpa persetujuan parlemen.

Pakistan juga disebut perlu memperoleh persetujuan parlemen sebelum perjanjian tersebut dapat mengikat secara hukum, sementara Arab Saudi dapat meratifikasinya melalui dekrit kerajaan.

Namun, pejabat tersebut mengatakan proses pembentukan Pakta Mekkah tidak hanya berkaitan dengan pengesahan perjanjian.

“Orang-orang tidak mau mengerti, tetapi apa yang kami dirikan bukan hanya aliansi keamanan, melainkan sebenarnya sebuah organisasi internasional,” ujar pejabat itu.

“Perjanjian pendirian negara, setelah diungkapkan, akan menunjukkan kepada dunia betapa cermatnya perjanjian itu dirancang,” sambungnya.

Menurut dia, setelah perjanjian berlaku pun ketiga negara masih perlu membangun mekanisme untuk menilai ancaman, melakukan konsultasi, dan mengoordinasikan bantuan.

“Kita perlu menyusun rencana pertahanan dan kesiapan, mengupayakan isu interoperabilitas, dan membuat rencana jangka panjang untuk membangun daya jera bagi ketiga negara ini,” ujarnya.

Turkiye sebelumnya telah mengikuti atau menggelar latihan militer bersama dengan Pakistan dan Arab Saudi secara terpisah.

Namun, ketiga negara belum pernah menggelar latihan militer bersama dalam kerangka trilateral.

Pekerjaan yang perlu dilakukan mencakup memastikan pasukan, peralatan, dan prosedur militer ketiga negara dapat beroperasi secara efektif dalam satu kerangka kerja.

Ketiga negara juga mulai membangun struktur kelembagaan untuk mendukung aliansi tersebut.

Dalam pertemuan di Istanbul pada 31 Agustus, mereka sepakat membentuk sekretariat di Arab Saudi yang pada tahap awal akan dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal dari Pakistan selama tiga tahun.

Ketiganya juga berkomitmen menggelar kegiatan bersama untuk memperkuat kemampuan militer dan kerja sama pertahanan.

“Pertemuan konsultatif di Istanbul oleh sekutu untuk membentuk sekretariat, menunjuk sekretaris jenderal, dan bertemu secara berkala untuk mengadakan negosiasi pertahanan adalah tanda bahwa kita berada di jalan yang panjang untuk melembagakannya,” tutur pejabat itu.

“Ini bisa memakan waktu beberapa tahun,” tambahnya.

Pembentukan sekretariat tersebut belum berarti ketiga negara telah menyepakati ataupun melatih respons bersama terhadap serangan rudal dan drone.

Baca Juga: Saudi Potong Ekspor Minyak ke Eropa, Harga Tembus US$120

Perbandingan dengan Pasal 5 NATO

Komitmen dalam Pakta Mekkah yang menyatakan serangan terhadap satu anggota akan diperlakukan sebagai serangan terhadap seluruh anggota mulai dibandingkan dengan Pasal 5 NATO.

Pejabat Turkiye tersebut mengatakan para perancang Pakta Mekkah mengambil inspirasi dari perjanjian NATO dalam menyusun kesepakatan tersebut.

Pasal 5 NATO kerap menjadi rujukan dalam pembahasan mengenai jaminan keamanan bersama.

Pasal tersebut baru satu kali diaktifkan, yakni setelah serangan Al Qaeda terhadap Amerika Serikat pada 11 September 2001.

Dalam penerapannya, negara-negara anggota NATO memiliki kewajiban membantu sekutu yang diserang, tetapi setiap negara dapat menentukan tindakan yang dianggap diperlukan.

Bantuan tersebut juga tidak selalu berupa pengerahan kekuatan bersenjata atau serangan balasan secara otomatis.

Menurut pejabat Turkiye, Pakta Mekkah juga mengatur perlunya konsultasi untuk menentukan respons terhadap ancaman.

“Seperti halnya kasus NATO, sekutu Mekkah akan menerima petisi dari negara anggota mana pun, mengadakan konferensi tentang hal ini, dan memutuskan bagaimana menanggapinya,” ungkapnya.

“Serangan saja tidak akan memicu serangan balasan militer,” lanjutnya.

Turkiye dan Pakistan sejauh ini menunjukkan solidaritas politik dengan mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan terhadap Arab Saudi pada akhir pekan lalu.

Pakistan juga menyatakan bahwa meski memiliki perjanjian bilateral yang mengikat dengan Riyadh, pihaknya belum menerima permintaan dari Arab Saudi untuk melakukan intervensi.