Februari 23, 2026

Negosiasi Nuklir Iran-AS: Iran Siapkan Draft Penawaran

Pemerintah Iran menolak mengekspor sekitar 300 kilogram stok uranium yang dimilikinya. Namun, Teheran menyatakan bersedia menurunkan tingkat pengayaan uranium tersebut di bawah pengawasan International Atomic Energy Agency (IAEA).

Dikutip dari The Guardian, Minggu (22/2/2026), proposal ini akan menjadi inti tawaran yang segera diajukan Iran kepada Amerika Serikat dalam beberapa hari ke depan.

Langkah tersebut muncul ketika Presiden AS, Donald Trump, sedang mempertimbangkan opsi penggunaan kekuatan militer di Timur Tengah. Keputusan Washington disebut sangat bergantung pada isi proposal terbaru dari Teheran.

Saat ini, Iran diketahui memiliki uranium yang telah diperkaya hingga 60%, mendekati tingkat yang dapat digunakan untuk senjata. Meski begitu, Teheran menyatakan kesediaannya menurunkan kadar pengayaan menjadi 20% atau lebih rendah sebagai bentuk kompromi.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa tidak ada tuntutan dari AS agar Iran sepenuhnya menghentikan pengayaan uranium di dalam negeri. Ia menyebut pembahasan lebih difokuskan pada tingkat kemurnian dan jumlah sentrifugal yang boleh beroperasi.

Ia juga membantah laporan bahwa Iran menawarkan penghentian pengayaan selama dua hingga tiga tahun. Araghchi menegaskan bahwa tidak benar jika AS menuntut penghentian total pengayaan.

Namun klaim tersebut berbeda dengan pernyataan Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, yang menyatakan Washington menginginkan “nol pengayaan” oleh Iran.

Perbedaan posisi ini menunjukkan masih lebarnya jarak pandangan kedua negara dalam negosiasi.

Ketegangan Regional dan Gelombang Protes

Reza Nasri, pengacara Iran yang memiliki jaringan di Kementerian Luar Negeri, memperingatkan bahwa serangan terhadap Iran dapat memicu dampak luas di kawasan. Menurutnya, negara-negara regional bisa menyimpulkan bahwa senjata nuklir merupakan satu-satunya penangkal efektif terhadap AS dan Israel apabila diplomasi gagal.

Di dalam negeri, protes muncul di sejumlah kampus, termasuk di Mashhad dan Teheran. Di Sharif University of Technology, mahasiswa meneriakkan slogan anti-pemerintah dan menuntut perubahan politik. Pihak kampus memperingatkan agar aksi dihentikan dan membuka kemungkinan perkuliahan kembali dilakukan secara daring.

Sementara itu di London, sekitar 1.500 demonstran menggelar aksi mendesak pemerintah Inggris menutup kedutaan besar Iran. Sejumlah peserta membawa foto Reza Pahlavi, yang dipandang sebagian kalangan sebagai simbol alternatif kepemimpinan.

Protes juga diperkirakan terjadi dalam pertemuan UN Human Rights Council di Jenewa. Seorang pejabat Iran, Afsaneh Nadipour, untuk pertama kalinya akan duduk sebagai anggota penuh Komite Penasehat dewan tersebut setelah terpilih untuk masa jabatan tiga tahun pada Oktober lalu.

Perkembangan proposal nuklir Iran ini dinilai akan sangat menentukan arah kebijakan Washington, termasuk apakah opsi militer benar-benar akan ditempuh atau tidak.