Pemerintah Tetapkan 15 Daerah untuk Optimalkan Bonus Demografi
Pemerintah menetapkan 15 kabupaten dan kota sebagai daerah percontohan implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) untuk mengoptimalkan bonus demografi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan yang lebih terarah sesuai karakteristik masing-masing daerah.
“Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan masa depan setiap kabupaten/kota,” kata Wihaji, Senin (13/7/2026).
Baca Juga: Uji Coba Sistem Pajak Kolaboratif Dipelopori Pertamina
Sebanyak 15 daerah yang ditetapkan sebagai percontohan akan menerapkan sekitar 30 indikator prioritas pembangunan kependudukan.
Hasil implementasi tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi acuan bagi daerah lain di seluruh Indonesia.
Daerah yang masuk dalam program percontohan tersebut meliputi Kota Balikpapan, Kota Padang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kota Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sragen, Kota Pekalongan, Kota Surabaya, Kota Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Makassar.
Dorong Peningkatan Kualitas SDM dan IPM
Menurut Wihaji, PJPK dirancang untuk memberikan arah pembangunan kependudukan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Melalui implementasi berbagai indikator tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Peningkatan IPM tersebut antara lain diukur melalui bertambahnya rata-rata lama sekolah, meningkatnya angka harapan hidup, serta naiknya pendapatan per kapita masyarakat.
Namun, Wihaji menilai pembangunan kependudukan memiliki tantangan tersendiri karena hasilnya tidak dapat terlihat secara instan seperti pembangunan infrastruktur fisik.
“Dalam arti tertentu, yang kita kembangkan adalah manusia, sehingga mereka menjadi lebih sehat, lebih berpendidikan, dan berkualitas lebih tinggi. Oleh karena itu, salah satu tantangannya adalah menjelaskan hal ini secara komprehensif,” ujar Wihaji.
Baca Juga: Bahlil Sebut Solar Nelayan Rp15.000 Tidak Bebani APBN
Selain membangun kesadaran mengenai pentingnya pembangunan kependudukan dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam memastikan dukungan pendanaan bagi pelaksanaan program tersebut.
Untuk mendukung implementasi PJPK, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri.
“Kami juga bekerja sama dengan kementerian dalam negeri untuk memberikan insentif kepada pemerintah daerah jika mereka memenuhi indikator yang kami sampaikan kepada kementerian,” pungkas dia.
