Perang AS-Iran Bikin Irak Tekor Rp 1.068 Triliun
Ekonomi Irak berada di bawah tekanan akibat terseret dampak perang antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.
Gangguan perdagangan melalui Selat Hormuz sejak akhir Februari 2026 berdampak besar terhadap Irak yang sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Mengutip Al Jazeera, Sabtu (26/9/2026), Perdana Menteri (PM) Irak Ali al-Zaidi mengatakan negaranya menghadapi tantangan ekonomi yang luar biasa.
Ia mengungkapkan, Irak kehilangan pendapatan minyak sekitar 60 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.068 triliun karena sempat tidak dapat mengekspor sekitar 90 persen minyaknya melalui jalur Teluk.
Kondisi tersebut menjadi pukulan besar bagi Irak karena pendapatan minyak menyumbang lebih dari 90 persen anggaran federal negara tersebut.
Gangguan pelayaran di Selat Hormuz juga menghambat rantai pasokan, meningkatkan waktu dan biaya transportasi, serta menekan volume impor.
Pemilik supermarket di Baghdad, Alaa-Eddin Sulaibi, mengatakan porsi barang impor di tokonya turun dari 90 persen menjadi sekitar 70 persen.
Baca Juga: Pezeshkian Sebut Syarat Perang Iran-AS Berakhir
Di sisi lain, harga barang yang tersedia mengalami kenaikan sekitar 25 hingga 30 persen.
“Kami tidak punya pilihan selain menjual produk lokal, meskipun kualitasnya tidak sama dengan produk impor,” tuturnya.
Cadangan Devisa Irak Ikut Menyusut
Dampak perang juga terlihat dari pergerakan nilai tukar dinar Irak terhadap dollar AS di pasar paralel.
Nilai tukar dinar sempat mencapai 1.600 dinar per dollar AS pada pekan lalu, lebih tinggi dibandingkan kurs resmi sebesar 1.300 dinar dan kurs sebelum perang sekitar 1.540 dinar per dollar AS.
Pada saat yang sama, pemerintah Irak menghadapi pengetatan pasokan dollar AS.
Pada April 2026, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menangguhkan pengiriman uang tunai fisik dari rekening pendapatan minyak Irak di AS.
Kebijakan tersebut diambil di tengah tekanan terkait aktivitas kelompok milisi yang didukung Iran.
Pengiriman uang tunai kemudian sebagian dilanjutkan pada Juli, tetapi AS juga menuduh sejumlah bank swasta Irak terlibat dalam penyelundupan dollar dalam skala besar ke Iran.
Bank Sentral Irak (CBI) membantah adanya kekurangan dollar dan menyebut lonjakan nilai tukar di pasar paralel dipicu ekspektasi spekulasi dari pihak tertentu.
Namun, Penasihat Keuangan PM Irak Mudher Mohammed Salih menyampaikan kondisi berbeda.
Ia mencatat cadangan devisa CBI turun dari sekitar 106 miliar dollar AS atau Rp 1.886,8 triliun sebelum perang menjadi sekitar 80 miliar dollar AS atau Rp 1.424 triliun pada akhir Agustus 2026.
Baca Juga: Netanyahu Serang Musuh serta Sekutu di PBB, Delegasi Walk Out
Peneliti ekonomi internasional di Anglia Ruskin University, Ziad al-Hashimi, menilai krisis tersebut memperlihatkan kelemahan struktural yang telah lama melekat pada ekonomi Irak.
Menurut dia, ketergantungan terhadap pendapatan minyak dan barang impor menjadi salah satu persoalan utama.
“Krisis ini telah mengungkap ketidakseimbangan yang mendalam dalam struktur ekonomi Irak, yang paling menonjol adalah ketiadaan perlindungan yang mampu melindungi ekonomi di masa gejolak,” paparnya.
“Semua yang dapat dilakukan pemerintah Irak adalah langkah-langkah jangka pendek yang mungkin hanya membatasi dampaknya di masa mendatang, seperti menggunakan pinjaman, yang bukan merupakan solusi sejati,” pungkas Hashimi.
