Prabowo Siapkan Rekening Bank Otomatis untuk Warga, Terhubung QRIS
Pemerintah akan menyiapkan rekening bank bagi setiap warga negara untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan formal.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dan akan melibatkan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Rekening tersebut nantinya disiapkan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
“Kemarin, arahan Presiden (Prabowo) agar setiap warga negara mempunyai rekening koran, yang dipersiapkan adalah melalui Himbara, baik itu BRI maupun Bank Syariah Indonesia,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (8/9/2026).
Baca Juga: Tarif Produk AS Dinaikkan Kanada hingga 50 Persen
Rekening Warga Terintegrasi QRIS
Pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang telah berusia 17 tahun.
Airlangga mengatakan, data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan menjadi dasar dalam proses tersebut.
“Tentu dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dukcapil, diharapkan pada saat warga negara mencapai usia 17 tahun, maka dia akan memperoleh KTP plus nomor rekening,” jelas Airlangga.
Rekening tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk menyimpan dana. Pemerintah juga menyiapkan integrasi dengan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
“Dari nomor rekening itu, nantinya mempunyai kemampuan yang untuk bisa dilakukan pembayaran atau payment system, dan ini berkolaborasi juga dengan payment gateway yang ada di BI yaitu dengan QRIS,” terang Airlangga.
Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Purbaya Jelaskan Alasan Sering Bicara Optimis soal Ekonomi
“Kami akan siapkan teknisnya bersama BI, OJK, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan, yang akan dibahas dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI),” ujarnya.
Selain sebagai rekening transaksi, rekening tersebut juga dapat menjadi kanal penyaluran bantuan sosial (bansos) secara tunai.
Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah juga akan menyediakan sistem pembayaran QRIS secara otomatis tanpa biaya.
“Ada payment system QR otomatis tersedia. QR tidak minta discount. Jadi, nol biaya untuk para pedagang. Diharapkan kalau dengan demikian ini akan mendorong UMKM dan juga perekonomian syariah,” tegas Airlangga.
