November 6, 2025

Prabowo Temui Jonan, Bahas Polemik Whoosh?

Polemik terkait proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh kembali mencuat ke publik. Di tengah isu tersebut, Presiden Prabowo Subianto diketahui bertemu dengan mantan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, di Istana Kepresidenan pada Senin (3/11) sore.

Pertemuan yang berlangsung secara tertutup selama sekitar dua jam itu sempat menimbulkan dugaan bahwa keduanya membahas soal utang proyek Whoosh. Namun, Jonan menepis anggapan tersebut. Ia menegaskan bahwa pertemuannya dengan Presiden Prabowo tidak membicarakan polemik kereta cepat.

Jonan enggan memberikan komentar mengenai isu utang proyek KCJB, dengan alasan dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai menteri. Ia menyebut kedatangannya hanya sebagai warga negara biasa untuk berdiskusi mengenai program-program prioritas pemerintah, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, keterangan berbeda disampaikan oleh Presiden Prabowo. Ia mengakui bahwa pembahasan mengenai proyek Whoosh sempat muncul dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, Jonan dipanggil ke Istana untuk bertukar pandangan terkait berbagai isu, termasuk proyek kereta cepat, karena dianggap sebagai salah satu tokoh bangsa yang memiliki pengalaman di bidang infrastruktur.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga sempat hadir di Istana pada hari yang sama. AHY mengonfirmasi bahwa topik mengenai utang proyek Whoosh memang turut dibahas, meski ia menyebut pertemuannya dengan Presiden Prabowo dilakukan dalam sesi yang berbeda dari pertemuan Jonan.

Sebagai informasi, Ignasius Jonan merupakan Menteri Perhubungan pada periode 2014–2016 yang turut berperan dalam proses awal proyek kereta cepat. Saat itu, ia menekankan pentingnya aspek keselamatan penumpang dibandingkan nilai investasi yang ditawarkan.

Pada awalnya, Jepang mengajukan proposal dengan nilai proyek US$6,2 miliar dan menawarkan pembangunan kereta berkecepatan 320 km/jam dalam lima tahun (2016–2021). Namun, pada 2015, China tiba-tiba mengajukan penawaran yang lebih murah senilai US$5,5 miliar, dengan janji pembangunan kereta berkecepatan 350 km/jam hanya dalam dua tahun (2016–2018).

Akhirnya, penawaran China dipilih dan melahirkan kerjasama melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Dalam perjanjian konsesi proyek tersebut, Jonan menetapkan sembilan syarat, salah satunya bahwa pembiayaan proyek tidak boleh menggunakan dana APBN. Sebanyak 75 persen pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sedangkan 25 persen sisanya ditanggung oleh konsorsium melalui dana ekuitas.