Presiden Iran Disebut 28 Kali Mau Mundur, Ini Kata Mojtaba

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, disebut telah mengajukan pengunduran diri sebanyak 28 kali sebelum akhirnya mendapat peringatan dari Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei.

Klaim tersebut disampaikan ulama senior Mohammad Bagher Kharrazi melalui sebuah video yang dirilis pada Senin (3/8/2026). Namun, pernyataan itu langsung dibantah oleh Kantor Presiden Iran.

Kharrazi, yang memiliki hubungan keluarga dengan Mojtaba Khamenei karena saudara perempuannya menikah dengan saudara laki-laki sang Pemimpin Tertinggi, mengatakan Pezeshkian beberapa kali mengancam meninggalkan jabatannya.

Menurut Kharrazi, Mojtaba akhirnya memberikan peringatan keras kepada Pezeshkian agar tidak kembali mengajukan pengunduran diri.

Baca Juga : Hamas Desak Mediator untuk Tekan Israel Hentikan Serangan

“Jika dia mengundurkan diri sekali lagi, saya akan menyetujuinya. Saya akan menulis ‘disetujui’ di bawah surat itu, dan semuanya selesai,” kata Kharrazi mengutip pernyataan Khamenei, seperti dikutip Iran International.

Kharrazi juga mengklaim bahwa setelah peringatan tersebut disampaikan, Pezeshkian tidak lagi mengajukan surat pengunduran diri.

Pezeshkian Disebut Pernah Kirim Surat Resign

Klaim mengenai pengunduran diri Pezeshkian bukan sepenuhnya baru. Iran International pada 31 Mei 2026 sebelumnya melaporkan bahwa Presiden Iran tersebut pernah mengirim surat pengunduran diri secara resmi kepada kantor Mojtaba.

Menurut sumber yang dikutip media tersebut, Pezeshkian merasa pemerintahannya tidak lagi memiliki ruang dalam sejumlah keputusan penting negara. Ia disebut menilai kelompok garis keras di Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) semakin dominan dalam mengendalikan urusan pemerintahan.

Sumber tersebut juga menyebut Pezeshkian merasa tidak dapat menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya secara maksimal. Karena itu, ia disebut meminta agar masa jabatannya segera diakhiri.

Namun, klaim mengenai frekuensi pengunduran diri hingga 28 kali belum mendapatkan konfirmasi independen dari pihak lain.

Kantor Presiden Iran Bantah Klaim Kharrazi

Kantor Presiden Iran langsung membantah pernyataan Kharrazi. Deputi Komunikasi dan Informasi Kantor Presiden Iran Mehdi Tabatabaei menyebut tuduhan tersebut tidak memiliki dasar dan hanya berisi kebohongan.

Tabatabaei menilai ada pihak tertentu yang sengaja menyebarkan informasi tersebut untuk mengganggu persatuan nasional sekaligus merespons kekalahan politik mereka dalam pemilu.

Penolakan juga disampaikan Penasihat Presiden Iran Ali Asghar Shafieian. Ia mempertanyakan kredibilitas Kharrazi karena disebut tidak pernah bertemu atau memiliki hubungan langsung dengan Mojtaba.

Menurut Shafieian, pernyataan Kharrazi justru menggambarkan kekecewaan kelompok yang menolak nota kesepahaman atau MoU antara Iran dan Amerika Serikat.

Sementara itu, aktivis reformis Ahmad Zeidabadi memperingatkan bahwa pernyataan tersebut berpotensi memperkeruh kondisi politik Iran yang sudah sensitif.

Ia meminta lembaga-lembaga negara segera memberikan penjelasan agar isu mengenai pengunduran diri Pezeshkian tidak berkembang menjadi polemik yang lebih besar.

Khamenei Disebut Hendak Ganti Pejabat Keamanan

Kharrazi tidak hanya berbicara mengenai dugaan pengunduran diri Pezeshkian. Ia juga mengklaim Mojtaba berencana melakukan perubahan di jajaran keamanan nasional Iran.

Salah satunya adalah pergantian Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohammad Bagher Zolghadr. Kharrazi menyebut posisi tersebut kemungkinan akan diberikan kepada penasihat militer Mojtaba, Mohsen Rezaei.

Selain itu, ia mengeklaim Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi diperintahkan untuk tidak ikut campur dalam proses perundingan dengan Amerika Serikat.

Zolghadr sendiri baru ditunjuk sebagai sekretaris dewan pada 24 Maret 2026. Ia menggantikan Ali Larijani yang meninggal dalam perang.

Menurut laporan Iran International sebelumnya, penunjukan Zolghadr disebut berlangsung setelah adanya tekanan dari sejumlah komandan senior IRGC. Namun, langkah tersebut dikabarkan mendapat penolakan dari Pezeshkian dan beberapa pejabat lainnya.

Perselisihan MoU Iran-AS Memanas

Klaim mengenai pengunduran diri Pezeshkian dan kemungkinan perubahan pejabat keamanan muncul ketika hubungan antara kubu presiden dan kelompok garis keras Iran tengah memanas.

Perselisihan tersebut berkaitan dengan nota kesepahaman Iran-Amerika Serikat yang ditandatangani pada 17 Juni 2026.

Pezeshkian sebelumnya menyatakan mayoritas anggota Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyetujui isi kesepakatan tersebut. Namun, kelompok garis keras menilai MoU itu bertentangan dengan sejumlah “garis merah” yang telah ditetapkan Mojtaba.

Baca Juga : Jepang Gandeng AS untuk Intervensi Yen, Kurs Menguat!

Anggota parlemen Iran Mohammad Manan Raisi mengatakan Mojtaba mensyaratkan dukungan sedikitnya 75% anggota dewan sebelum memberikan persetujuan terhadap MoU tersebut.

Raisi menyebut hampir seluruh anggota dewan mendukung kesepakatan itu, dengan hanya satu anggota yang tidak memberikan dukungan.

Kontroversi kemudian semakin berkembang setelah Wakil Presiden Iran Mohammad Jafar Ghaempanah mengatakan Mojtaba telah memerintahkan pejabat untuk menyetujui MoU apabila memperoleh dukungan tiga perempat anggota dewan.

Pernyataan tersebut memicu kritik dari kelompok garis keras. Mereka menilai pemerintahan Pezeshkian seolah menggambarkan posisi Pemimpin Tertinggi Iran bergantung pada hasil pemungutan suara di Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.

Di tengah saling bantah tersebut, klaim bahwa Pezeshkian telah mengajukan pengunduran diri sebanyak 28 kali masih menjadi bagian dari polemik politik Iran dan belum terbukti secara independen.