Presiden Korsel Tegur Ukraina soal Tawanan Korut 

Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, melontarkan teguran keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky setelah Kyiv mengungkap pemindahan dua tawanan perang asal Korea Utara ke Korea Selatan.

Zelensky mengungkap keberadaan kedua tentara tersebut dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB pada Rabu (23/9/2026). Seoul kemudian menyatakan bahwa pihaknya memang telah berkomunikasi dengan Ukraina mengenai proses tersebut, tetapi tidak memberikan rincian terkait waktu maupun jalur pemindahan demi alasan keamanan.

Melalui unggahan di platform X pada Kamis (24/9/2026), Lee menyatakan bahwa pengungkapan tersebut melanggar kesepakatan untuk menjaga proses pemindahan tetap rahasia.

“Sikap tidak peka dan tidak bertanggung jawab yang ditunjukkan pemimpin Ukraina tersebut sama sekali tidak dapat diterima,” tegasnya.

Baca Juga : Trump Tolak Gencatan Senjata Iran, Sebut “Selat Trump”

Lee sebelumnya juga mengatakan bahwa persoalan pemindahan kedua tawanan sangat sensitif karena dapat berdampak terhadap diplomasi, keamanan nasional, dan situasi di Semenanjung Korea. Menurut pemerintah Korea Selatan, kerahasiaan disepakati dengan mempertimbangkan keselamatan kedua tentara dan keluarga mereka.

Ukraina Ungkap Pemindahan Dua Tentara Korut

Zelensky menyatakan dalam pidatonya di PBB bahwa Ukraina telah mengirim dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan.

“Recently, we sent two North Korean prisoners of war to the Republic of Korea,” kata Zelensky dalam pidatonya.

Ia juga mengatakan bahwa kedua tentara tersebut tidak mudah ditangkap dalam keadaan hidup. Keduanya ditangkap pasukan Ukraina pada Januari 2025 setelah dikerahkan ke wilayah Kursk untuk mendukung pasukan Rusia dalam perang melawan Ukraina.

Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, kedua tentara tersebut sebelumnya telah menyampaikan keinginan untuk datang ke Korea Selatan. Seoul kemudian melakukan pembicaraan dengan Ukraina dan pihak terkait dengan mengedepankan kehendak kedua tentara, hukum internasional, serta prinsip kemanusiaan.

Oposisi Korsel Ungkap Kedua Tawanan Sudah Tiba

Anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat, Yu Yong-weon, yang sebelumnya bertemu salah satu tawanan saat berkunjung ke Ukraina pada 2025, mengatakan kedua tentara tersebut telah tiba di Korea Selatan.

Yu juga menyebut pemindahan itu telah dibahas antara Seoul dan Kyiv sejak sekitar Juni. Menurut keterangannya, kedua tentara masuk ke Korea Selatan melalui negara ketiga beberapa hari sebelum Zelensky mengungkapkan informasi tersebut. Namun, rincian ini merupakan keterangan dari Yu, sementara pemerintah Korea Selatan tidak mengonfirmasi waktu dan jalur pemindahan secara terbuka.

Yu menilai pemerintah Korea Selatan seharusnya mengambil langkah yang lebih terbuka mengenai proses tersebut.

“Pemerintah seharusnya mengambil pendekatan yang lebih proaktif dan asertif,” papar Yu.

Ia juga mengatakan pemindahan kedua tawanan tersebut tidak mengharuskan Seoul mengubah kebijakan terkait pemberian senjata mematikan kepada Ukraina.

Seoul dan Kyiv Saling Berbeda Soal Kesepakatan Rahasia

Persoalan kemudian berkembang setelah muncul perbedaan keterangan mengenai keberadaan kesepakatan non-disclosure.

Pemerintah Korea Selatan menyatakan sejak awal Ukraina meminta agar proses pemindahan dirahasiakan dan Seoul menyetujui permintaan tersebut. Pada 27 September, kantor kepresidenan Korea Selatan bahkan menyatakan “strong regret” setelah muncul laporan bahwa pihak Ukraina membantah adanya kesepakatan kerahasiaan. Seoul mengatakan masih mempertimbangkan langkah tambahan jika diperlukan.

Baca Juga : Rute Masih Beroperasi Meski Sanksi AS Ganggu Penerbangan Iran

Sebelumnya, kantor kepresidenan Ukraina menyatakan proses pemindahan dilakukan melalui dialog langsung dengan Seoul. Sementara itu, pihak Korea Selatan tetap menekankan bahwa penanganan kedua tentara harus berlandaskan keinginan mereka, hukum internasional, dan prinsip kemanusiaan.

Pemindahan kedua tentara tersebut juga berkaitan dengan posisi hukum Korea Selatan terhadap warga Korea Utara.

Seoul tidak mengakui Korea Utara sebagai negara yang terpisah dalam kerangka konstitusinya dan memiliki kebijakan khusus dalam menangani warga Korea Utara yang masuk ke wilayah Korea Selatan.

Dalam kasus dua tawanan tersebut, pemerintah menekankan prinsip kemanusiaan dan keinginan pribadi mereka. Jika benar telah masuk ke Korea Selatan, kedua tentara tersebut diperkirakan berada dalam perlindungan otoritas terkait sesuai ketentuan yang berlaku bagi warga Korea Utara.