Maret 26, 2026

Realokasi Rp800T Dilakukan, Prabowo Klaim Sudah Hemat Rp80T

Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah strategi untuk meredam tekanan terhadap fiskal negara yang dipicu lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Salah satu langkah utama yang ditempuh adalah kebijakan efisiensi atau penghematan anggaran. Hal tersebut sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam forum diskusi bersama pakar dan jurnalis bertajuk “Presiden Prabowo Menjawab” beberapa waktu lalu.

Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo menanggapi pertanyaan dari jurnalis Najwa Shihab terkait potensi meningkatnya beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) akibat kenaikan harga minyak global.

Pertanyaan itu berkaitan dengan prioritas alokasi anggaran di tengah keterbatasan ruang fiskal. Menurut Prabowo, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif, mulai dari upaya menekan konsumsi BBM hingga memperketat pengeluaran negara.

Prabowo menegaskan bahwa kondisi keuangan negara masih dalam posisi aman. Ia bahkan menyebut bahwa pemerintah berhasil melakukan penghematan anggaran dalam jumlah besar pada awal masa pemerintahannya.

“Saya ini kok berpendapat ya, uang kita ada dimana-mana, tapi saya gak ngerti apa elit kita ngerti, paham, atau tidak. Saya sudah ceritakan, di awal pemerintahan saya bisa hembat Rp 300 triliun, di akhir pertama another Rp 500 triliun,” jawab Prabowo.

Ia juga menekankan pentingnya menekan potensi kebocoran anggaran agar dana negara dapat dimanfaatkan untuk program-program yang lebih produktif.

Langkah efisiensi ini menjadi bagian dari strategi untuk mengantisipasi potensi lonjakan subsidi energi. Pemerintah juga mendorong pengurangan konsumsi BBM sekaligus mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan.

“Ya masa kita duduk diam, kita lakukan segala upaya kita mau turunkan konsumsi, kita mau tingkatkan Biodisel kita,” jawab Prabowo.

Selain itu, pemerintah disebut telah menambah efisiensi anggaran hingga Rp 81 triliun. Nilai ini berada di luar realokasi anggaran yang telah dilakukan sejak awal masa pemerintahan, yang totalnya mencapai sekitar Rp 800 triliun.

Penegasan terkait kebijakan efisiensi tersebut juga disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang turut hadir dalam diskusi tersebut.

“Sudah dapat Rp 80 triliun. Di luar yang sudah kita realokasi. Total kurang lebih US$ 70 miliar. Yang sudah direalokasi kurang lebih mencapai Rp 800 triliun, di luar itu bapak perintahkan efisiensi kembali sudah dapat sekitar Rp 81 triliun,” jelas Prasetyo.

Ketika ditanya soal kemungkinan perubahan alokasi pada program prioritas, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah masih terus memantau dinamika global sebelum mengambil langkah lanjutan.

“Ya kita lihat lah saya punya menteri cukup bagus, kita juga ambil langkah-langkah bukan kita tunggu krisis. kita antisipasi,” terang Prabowo.

Usulan Anggaran MBG Dipangkas Rp 40 Triliun

Di sisi lain, jajaran kabinet juga mulai merancang sejumlah opsi tambahan penghematan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa terdapat usulan untuk mengurangi hari penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Usulan tersebut berasal dari Badan Gizi Nasional kepada Kementerian Keuangan, sebagai langkah antisipatif menghadapi risiko tekanan ekonomi akibat konflik Iran dan lonjakan harga minyak global.

Dalam skenario yang diusulkan, penyaluran program MBG akan dikurangi dari enam hari dalam seminggu menjadi lima hari.

Namun demikian, Purbaya menegaskan bahwa usulan tersebut belum termasuk dalam total nilai efisiensi sebesar Rp 81 triliun yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Sabtu diberhentikan kalau nggak salah. Dia kan biasa seminggu 6 hari, dia bilang 5 hari, enggak tahu diumumin apa belum, tapi dia ngomong seperti itu,” kata Purbaya, di Kantornya, Rabu (25/3/2026).

Menurut Purbaya, pengurangan satu hari penyaluran tersebut berpotensi menghasilkan penghematan anggaran sekitar Rp 40 triliun, berdasarkan perhitungan internal Badan Gizi Nasional.

“Tapi bisa lebih dan bukan saya motong ya, memang dia melakukan sendiri karena dia bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Jadi jangan dibilang MBG tutup mata, enggak, dia juga melakukan efisiensi,” tegas Purbaya.

Ia menambahkan bahwa rencana tersebut belum menjadi keputusan final, melainkan masih berupa usulan yang dibahas dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Sebelum diterapkan, Badan Gizi Nasional akan terlebih dahulu menyampaikan laporan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan akhir.

“Tapi potensi itu ada, kalau kepepet ya itu dijalankan kan dapat Rp 40 triliuna sendiri, kata dia ya, ini dipotong sehari selama setahun, kan anggaran setahun horizon nya,” ujar Purbaya.