Senator AS Ajukan RUU untuk Gagalkan Ambisi Trump Ambil Greenland

Sejumlah senator Amerika Serikat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) bipartisan yang bertujuan membatasi langkah Presiden Donald Trump terkait ambisinya mengambil alih wilayah negara anggota NATO, termasuk Greenland yang merupakan wilayah semi-otonom milik Denmark. Langkah ini muncul di tengah kekhawatiran meningkatnya ketegangan antara Washington dan sekutu-sekutunya di Eropa.

RUU yang dinamakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Persatuan NATO (NATO Unity Protection Act) itu diperkenalkan pada Selasa oleh Senator Demokrat Jeanne Shaheen dan Senator Partai Republik Lisa Murkowski. 

Aturan tersebut secara tegas melarang Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri menggunakan anggaran federal untuk “memblokade, menduduki, mencaplok, atau dengan cara lain menegaskan kendali” atas wilayah negara anggota NATO lainnya.

Baca Juga: Situasi Greenland Disebut PM Denmark Berada di Momen Menentukan

Isi RUU dan Alasan Senator AS Bertindak

Jeanne Shaheen menegaskan bahwa RUU tersebut dirancang untuk menjaga komitmen Amerika Serikat terhadap aliansi pertahanan transatlantik.

“Undang-undang bipartisan ini memperjelas bahwa uang pajak AS tidak dapat digunakan untuk tindakan yang akan memecah belah NATO dan melanggar komitmen kita sendiri terhadap NATO,” ungkap Shaheen dalam sebuah pernyataannya.

Ia juga menilai pernyataan Trump soal Greenland berpotensi merugikan kepentingan strategis AS sendiri.

“Rancangan undang-undang ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa retorika baru-baru ini seputar Greenland sangat merusak kepentingan keamanan nasional Amerika sendiri dan menghadapi penentangan bipartisan di Kongres,” ujar dia.

Sementara itu, Lisa Murkowski menyebut NATO sebagai fondasi utama stabilitas global. Senator asal Alaska itu menilai penggunaan kekuatan terhadap sekutu sendiri adalah gagasan yang berbahaya.

“Gagasan bahwa Amerika akan menggunakan sumber daya kita yang melimpah untuk melawan sekutu kita sangatlah mengkhawatirkan dan harus sepenuhnya ditolak oleh Kongres melalui undang-undang,” tutur Murkowski.

Baca Juga: Negara yang Berbisnis dengan Iran Diancam Tarif 25 Persen oleh Trump

Kekhawatiran Pakar dan Sikap Trump soal Greenland

Pakar hukum internasional dari UCLA, Jessica Peake, menilai RUU ini penting untuk membatasi kewenangan presiden.

“Jika RUU semacam itu disahkan, hal itu seharusnya membatasi tindakan sepihak presiden dan mencegahnya terus mengancam hubungan kita dengan NATO,” kata Peake.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa Trump kerap mengabaikan peran Kongres.

“Presiden Trump telah berulang kali mengancam NATO pada masa jabatannya ini dan sebelumnya, dan kita telah melihat dalam contoh lain bahwa Presiden Trump bersedia mengabaikan wewenang Kongres ketika hal itu sesuai dengan agenda besarnya,” terang dia.

Trump sendiri bersikeras bahwa penguasaan Greenland penting bagi keamanan nasional AS dan untuk mencegah pengaruh China atau Rusia.

“Saya ingin sekali membuat kesepakatan dengan mereka. Itu lebih mudah,” kata Trump.

“Tapi bagaimanapun caranya, kita akan memiliki Greenland,” sambungnya.

Baca Juga: Pernyatan Trump terkait Minyak di Venezuela Dibantah Rusia

Penolakan Denmark dan Greenland Menguat

Pernyataan Trump memicu reaksi keras dari Denmark dan Greenland. Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan sikap wilayahnya.

“Jika kita harus memilih antara Amerika Serikat dan Denmark di sini dan sekarang, kita memilih Denmark,” ujar Nielsen.

“Kami memilih NATO. Kami memilih Kerajaan Denmark. Kami memilih Uni Eropa,” sambung dia.

Jajak pendapat juga menunjukkan penolakan luas warga Greenland terhadap wacana bergabung dengan AS. Survei harian Denmark Berlingske mencatat 85 persen penduduk Greenland menolak kendali Amerika Serikat, sementara hanya 6 persen yang mendukung.

Dengan diajukannya RUU untuk gagalkan ambisi Trump ini, Kongres AS berupaya menegaskan kembali batas konstitusional kekuasaan presiden sekaligus menjaga keutuhan aliansi NATO di tengah dinamika geopolitik global yang kian memanas.