PM Denmark Sebut Situasi Greenland Berada di Momen Menentukan

Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menyatakan bahwa negaranya tengah menghadapi fase krusial terkait masa depan Greenland, terkait munculnya ancaman Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk merebut wilayah Arktik tersebut secara paksa. Pernyataan itu disampaikan Frederiksen menjelang pertemuan di Washington, DC, yang dimulai pada Senin dan membahas persaingan global atas bahan baku strategis.

Dalam pernyataannya, Frederiksen menilai bahwa situasi Greenland kini telah berkembang menjadi sebuah konflik dengan dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar persoalan teritorial. 

Ia menegaskan bahwa, Denmark siap mempertahankan nilai-nilai yang diyakininya, termasuk di kawasan Arktik, dan tetap berpegang pada hukum internasional dan prinsip penentuan nasib sendiri oleh rakyat.

Baca Juga : Begini Respon Rusia terhadap Pernyataan Trump tentang Minyak di Venezuela

Dukungan terhadap Denmark datang dari sejumlah negara Eropa. Jerman dan Swedia secara terbuka menyatakan keberpihakan mereka terhadap Denmark dalam menghadapi klaim terbaru Trump atas Greenland, wilayah otonom yang berada di bawah kedaulatan Denmark. 

Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, menilai pernyataan Trump mencerminkan retorika yang mengancam dan tidak dapat diterima dalam hubungan internasional.

Kristersson menegaskan bahwa negara-negara Nordik, Baltik, serta sejumlah kekuatan besar Eropa berdiri bersama Denmark. Menurutnya, pengambilalihan Greenland oleh Amerika Serikat, yang dikenal kaya akan sumber daya mineral, akan melanggar hukum internasional dan berpotensi mendorong negara lain untuk melakukan tindakan serupa.

Pemerintah Jerman juga menegaskan kembali dukungannya kepada Denmark dan Greenland menjelang pembahasan lanjutan di Washington. 

Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadehpul, melakukan pertemuan di Islandia untuk membahas tantangan strategis di kawasan Kutub Utara. Ia menekankan bahwa isu keamanan di Arktik semakin penting dan menjadi bagian dari kepentingan bersama negara-negara anggota NATO.

Sementara itu, laporan media Inggris menyebutkan bahwa para petinggi militer dari Inggris dan sejumlah negara Eropa tengah menyusun rencana awal terkait kemungkinan misi NATO di Greenland. Diskusi tersebut disebut mencakup opsi pengerahan pasukan, kapal perang, dan pesawat militer untuk menjaga keamanan wilayah itu dari potensi pengaruh Rusia dan Tiongkok.

Pemerintah Inggris menilai pembahasan tersebut sebagai langkah rutin dalam konteks keamanan global. Menteri Transportasi Inggris, Heidi Alexander, menyebut bahwa Arktik kini menjadi kawasan yang semakin diperebutkan secara geopolitik, sehingga koordinasi dengan sekutu NATO diperlukan untuk mencegah potensi agresi Rusia di wilayah tersebut.

Pandangan serupa disampaikan Menteri Pertahanan Belgia, Theo Francken, yang menilai NATO perlu meluncurkan operasi khusus di Arktik guna menjawab kekhawatiran keamanan Amerika Serikat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi, persatuan, dan kehadiran nyata NATO di kawasan utara. 

Francken bahkan mengusulkan pembentukan operasi baru dengan model serupa Baltic Sentry dan Eastern Sentry, yang menggabungkan pasukan multinasional serta teknologi pemantauan canggih, sebagai konsep “Arctic Sentry”.

Trump sendiri berulang kali menyatakan bahwa penguasaan Greenland dinilai penting bagi keamanan nasional Amerika Serikat, terutama di tengah meningkatnya aktivitas militer Rusia dan Tiongkok di Arktik.

Greenland, yang sempat menjadi koloni Denmark hingga 1953, memperoleh status pemerintahan sendiri pada 1979 dan kini tengah mempertimbangkan untuk memperlonggar hubungannya dengan Kopenhagen.

Meski demikian, sejumlah jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Greenland menolak gagasan pengambilalihan wilayah mereka oleh Amerika Serikat.

Baca Juga : Trump Mengancam Tarif 25% bagi Negara yang Berbisnis dengan Iran