Januari 16, 2026

Terbongkar! AS Diduga Dalangi Kerusuhan Iran?

Sejak penghujung 2025, gelombang demonstrasi besar merebak di sejumlah kota di Iran. Aksi protes ini berakar pada kekecewaan publik terhadap pemerintah, yang semakin diperparah oleh tekanan ekonomi berkepanjangan. Kondisi tersebut kemudian menarik sorotan internasional, terutama terkait cara otoritas Iran merespons para pengunjuk rasa.

Pemerintah di Tehran menegaskan bahwa kerusuhan yang terjadi tidak sepenuhnya merupakan ekspresi murni ketidakpuasan rakyat. Otoritas Iran meyakini adanya campur tangan pihak asing, khususnya Amerika Serikat, yang dituduh memprovokasi dan memperkeruh situasi demi menciptakan instabilitas di dalam negeri.

Kecurigaan ini berangkat dari pengalaman historis Iran sendiri. Negara tersebut pernah mengalami intervensi langsung Amerika Serikat dalam urusan politik domestik. Pada 1953, AS terlibat dalam operasi rahasia yang berujung pada tumbangnya Perdana Menteri Iran saat itu, Mohammad Mossadegh.

Operasi tersebut berhasil menggulingkan pemerintahan yang sah dan mencegah potensi krisis minyak global bagi Barat. Namun, keterlibatan Washington baru diakui secara resmi beberapa dekade kemudian, yakni pada 2019.

Pasca-kemerdekaan Iran pada 1941, pengaruh Amerika Serikat di negara itu terbilang kuat, terutama melalui dukungannya terhadap Dinasti Pahlavi. Mohammad Reza Pahlavi, yang berkuasa hingga 1979, kerap dipandang dekat dengan kepentingan Washington. Situasi mulai berubah ketika Mossadegh terpilih sebagai Perdana Menteri pada 1951. Dalam struktur politik Iran kala itu, Mossadegh memimpin pemerintahan, sementara Reza Pahlavi berperan sebagai kepala negara.

Terpilihnya Mossadegh membawa gagasan yang sangat mengkhawatirkan Barat, yakni nasionalisasi industri minyak. Sejak akhir abad ke-19, sektor minyak Iran berada di bawah dominasi Inggris. Sebagian besar hasilnya diekspor ke Eropa, sementara manfaatnya nyaris tidak dirasakan oleh masyarakat Iran.

Bagi Mossadegh, dominasi asing atas sumber daya minyak bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga ancaman serius terhadap kedaulatan nasional. Karena itu, ia mendorong kebijakan nasionalisasi dengan dukungan luas dari publik Iran. Kebijakan ini kemudian dilegalkan melalui Undang-Undang Nasionalisasi Minyak yang disahkan pada 20 Maret 1951.

Langkah tersebut langsung memicu kepanikan di kalangan Inggris dan perusahaan minyak Barat. Sejumlah kajian mencatat bahwa nasionalisasi minyak Iran menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya pasokan energi global. Saat itu, Iran merupakan salah satu kekuatan utama di sektor energi dunia, dengan kilang minyak terbesar, eksportir minyak terbesar kedua, serta cadangan minyak terbesar ketiga secara global. Minyak Iran menjadi tulang punggung pasokan energi Eropa.

Kekhawatiran Barat tidak hanya berhenti pada Iran. Banyak pihak menilai nasionalisasi ini berpotensi memicu efek domino di negara-negara Timur Tengah lainnya, yang dapat mengguncang dominasi perusahaan minyak Barat secara luas dan menimbulkan krisis energi berskala global.

Inggris merespons kebijakan Mossadegh dengan langkah keras, mulai dari embargo minyak, pembekuan aset, hingga penarikan pegawai asing dari Iran. Mossadegh membalas dengan memutus hubungan diplomatik. Sejak saat itu, posisinya dipandang sebagai ancaman serius bagi kepentingan Barat.

Amerika Serikat dan Inggris, melalui CIA dan MI6, kemudian melancarkan operasi rahasia yang dikenal sebagai Operation Ajax. Dalam dokumen internal CIA, Mossadegh digambarkan semakin bersikap otoriter dan dianggap menyimpang dari prinsip demokrasi.

Pada pertengahan Agustus 1953, kerusuhan besar meletus di Teheran. Dalam rentang 15–19 Agustus, pemerintahan Mossadegh runtuh. Kebijakan nasionalisasi dibatalkan, kendali atas minyak Iran kembali jatuh ke tangan asing, dan Mossadegh akhirnya dipenjara. Pada masa itu, peristiwa tersebut tampak sebagai letupan protes rakyat biasa. Baru bertahun-tahun kemudian publik internasional mengetahui bahwa penggulingan tersebut melibatkan campur tangan langsung Amerika Serikat.

Sejarah inilah yang hingga kini membentuk cara pandang Iran terhadap gejolak internal dan tudingan intervensi asing, terutama saat negara itu kembali menghadapi gelombang protes besar di era modern.