Trump Mau Gempur Lagi Iran, Perang Kian Tak Terkendali
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi untuk kembali melancarkan serangan udara ke Iran setelah proses pembicaraan damai mengalami kebuntuan. Informasi ini diungkap dalam laporan Axios pada Senin, berdasarkan keterangan tiga pejabat AS yang memahami situasi tersebut.
Sebelumnya, Trump telah menolak proposal terbaru dari Iran yang dinilainya “sama sekali tidak dapat diterima”, sekaligus menegaskan bahwa gencatan senjata yang sempat berlangsung kini berada dalam kondisi sangat rapuh.
Baca Juga : Aset WNI di LN Terancam Diblokir Pemerintah Jika Tidak Dilaporkan Pajak
Serangan Baru dan Operasi Selat Hormuz Dipertimbangkan
Menurut laporan tersebut, Trump akan menggelar pertemuan dengan tim keamanan nasional untuk membahas langkah lanjutan, termasuk kemungkinan menghidupkan kembali Proyek Freedom. Operasi ini sebelumnya dirancang untuk mengawal kapal di Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis energi dunia.
Selain itu, opsi lain yang sedang dipertimbangkan adalah melanjutkan serangan udara ke sekitar 25 persen target yang sebelumnya telah dipetakan oleh Pentagon namun belum dieksekusi.
Intelijen AS: Iran Masih Punya Kekuatan Militer Besar
Laporan Washington Post yang mengutip penilaian CIA menyebut Iran masih mempertahankan sekitar 75 persen peluncur rudal bergerak dan 70 persen persediaan rudalnya. Kondisi ini membuat Iran dinilai masih mampu bertahan meski menghadapi tekanan blokade angkatan laut AS selama beberapa bulan.
Di tengah situasi tersebut, negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki pilihan selain menerima tuntutan Teheran. Ia juga memperingatkan bahwa semakin lama negosiasi tertunda, semakin besar biaya yang harus ditanggung pembayar pajak Amerika.
Baca Juga : Bahlil Dorong Penggunaan CNG, Pengganti LPG yang Lebih Murah
Salah satu titik paling sensitif dalam negosiasi adalah tuntutan AS untuk menutup fasilitas nuklir Iran, yang langsung ditolak Teheran karena dianggap melanggar kedaulatan negara.
Iran juga menuntut pencabutan sanksi ekonomi serta kompensasi perang, sekaligus mendorong aturan baru terkait Selat Hormuz yang memberikan pengakuan atas kontrol kedaulatan Iran terhadap jalur laut strategis tersebut.
