Trump Setujui Program Nuklir Sipil Arab Saudi 30 Tahun
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyetujui perjanjian kerja sama nuklir sipil dengan Arab Saudi.
Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi kerajaan itu untuk mengembangkan program energi nuklir hingga 30 tahun ke depan.
Perjanjian yang nilainya mencapai puluhan miliar dollar AS itu juga berpotensi membuka peluang pembangunan fasilitas pengayaan uranium di Arab Saudi.
Kesepakatan tersebut diperkirakan akan segera diajukan ke Kongres AS untuk ditinjau.
Pengayaan Uranium Masih Menunggu Hasil Studi
Menurut laporan The Wall Street Journal (WSJ), salah satu poin penting dalam perjanjian tersebut adalah kemungkinan pembangunan fasilitas pengayaan uranium oleh perusahaan Amerika Serikat di Arab Saudi.
Namun, proyek itu hanya dapat dilanjutkan apabila studi bersama selama dua tahun menyimpulkan bahwa langkah tersebut layak secara teknis maupun ekonomi.
Pemerintahan Trump menyatakan fasilitas itu akan menggunakan sistem “black box”. Melalui mekanisme ini, teknologi sensitif tidak akan ditransfer kepada Arab Saudi.
Washington menilai sistem tersebut memungkinkan AS tetap mengawasi program nuklir Saudi.
Tujuannya agar uranium yang diperkaya tidak dialihkan untuk kepentingan militer atau digunakan sebagai bahan pembuatan senjata nuklir.
Jika setelah masa studi pemerintah AS memutuskan tidak melanjutkan proyek tersebut, Arab Saudi tidak diperbolehkan melakukan pengayaan uranium sendiri maupun bekerja sama dengan negara lain selama 10 tahun.
Baca Juga: Menhan AS Ungkap Perang Iran Telan Biaya Rp671 Triliun Lebih
AS Ingin Perkuat Pengaruh di Arab Saudi
Kesepakatan ini memberi peran utama kepada perusahaan-perusahaan AS dalam pembangunan reaktor listrik dan infrastruktur nuklir Arab Saudi.
Di saat yang sama, kerja sama tersebut juga membatasi peluang keterlibatan negara pesaing seperti Rusia dan China dalam proyek strategis tersebut.
Mantan pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, Robert Einhorn, menilai kesepakatan ini dapat memberikan sejumlah keuntungan bagi Washington.
Menurut dia, kerja sama tersebut berpotensi menghidupkan kembali industri nuklir AS, mempererat hubungan dengan Arab Saudi, serta mencegah Rusia dan China memperoleh pengaruh lebih besar dalam program nuklir Saudi.
Meski demikian, Einhorn mengingatkan bahwa kesepakatan itu juga memiliki risiko apabila tidak disertai pembatasan yang memadai.
Ia menilai pengaturan terkait pengayaan uranium menjadi aspek yang sangat penting untuk mencegah penyebaran teknologi nuklir di kawasan Timur Tengah.
Baca Juga: Israel Diminta AS Tak Ikut Serang Iran, Ini Alasannya
Muncul Kekhawatiran Perlombaan Nuklir
Arab Saudi menyatakan program nuklir sipil diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik. Dengan demikian, lebih banyak minyak dapat dialokasikan untuk ekspor.
Namun, sejumlah pihak menyoroti pernyataan Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada 2018.
Saat itu, ia mengatakan Arab Saudi akan mengembangkan senjata nuklir apabila Iran lebih dulu memilikinya.
Kekhawatiran juga muncul karena Arab Saudi menolak menerapkan protokol tambahan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Protokol tersebut memberikan akses inspeksi yang lebih luas terhadap fasilitas nuklir suatu negara.
Direktur Eksekutif Nonproliferation Policy Education Center, Henry Sokolski, memperingatkan bahwa kemampuan pengayaan uranium di Arab Saudi dapat memicu efek berantai di kawasan.
Menurut dia, negara-negara lain seperti Uni Emirat Arab, Turkiye, dan Mesir berpotensi mengikuti langkah serupa jika Riyadh memperoleh kemampuan tersebut.
Selain itu, kebijakan Trump dinilai berbeda dari pemerintahan sebelumnya.
Presiden Joe Biden sebelumnya menjadikan normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel sebagai salah satu syarat kerja sama nuklir.
Sebaliknya, Trump tidak memasukkan syarat tersebut dalam kesepakatan terbaru. Langkah itu muncul ketika Washington masih menekan Iran agar membatasi program nuklirnya.
Karena itu, sejumlah pengkritik menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kontradiksi dalam strategi luar negeri AS di kawasan Timur Tengah.
