Intelijen Prancis Waspadai Serangan Rusia ke Eropa pada 2027
Dinas intelijen Prancis tengah mempertimbangkan musim gugur 2027 sebagai salah satu kerangka waktu potensial bagi kemungkinan serangan besar-besaran Rusia.
Perkiraan tersebut muncul lebih awal dibandingkan skenario yang sebelumnya dievaluasi, yakni pada 2030.
Mengutip Anadolu Agency, Senin (21/9/2026), laporan France Televisions pada Sabtu mengungkap adanya catatan rahasia yang mengonfirmasi bahwa perkiraan waktu kemungkinan serangan Rusia telah dimajukan.
Baca Juga: Turkiye Siap Bantu Saudi Menghadapi Serangan Houthi
Laporan tersebut menyebut sejumlah infrastruktur strategis berpotensi menjadi target, mulai dari pembangkit dan jaringan listrik, jalur kereta api, jaringan telekomunikasi, hingga fasilitas air minum.
Mantan Wakil Direktur Intelijen Militer Prancis Alain Christienne menyoroti kemungkinan serangan udara yang dapat melumpuhkan sejumlah fasilitas penting.
“Serangan hipotetis dapat melibatkan pesawat tak berawak yang membawa bahan peledak dan menargetkan lokasi industri pertahanan Prancis,” ungkapnya.
Ia juga menilai pembuktian keterlibatan Rusia dalam serangan semacam itu dapat menjadi tantangan.
“Prancis saat ini tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya melindungi diri dari skenario seperti itu,” katanya.
Prancis Siapkan Antisipasi Ancaman Rusia
Informasi mengenai perkiraan ancaman tersebut muncul ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron menggelar pertemuan dengan sejumlah kandidat presiden dan pemimpin partai politik pada Jumat.
Pertemuan itu membahas ancaman hibrida Rusia yang disebut semakin meningkat terhadap Prancis dan Eropa.
Macron memastikan pemerintah akan segera menyiapkan rencana untuk melindungi infrastruktur penting serta fasilitas sensitif yang berkaitan dengan industri dan teknologi pertahanan.
Baca Juga: Jelang Trump-Xi Bertemu, AS-China Bahas Dagang sampai AI
Upaya tersebut mencakup antisipasi terhadap kemungkinan serangan drone maupun serangan siber.
Pemerintah Prancis juga telah menginstruksikan para prefek untuk membentuk tim keamanan dan pertahanan gabungan.
Tim tersebut nantinya melibatkan kepolisian setempat, dinas intelijen, militer, otoritas pendidikan, pelaku usaha, serta layanan darurat.
