Maret 25, 2026

Upaya Damai Perang AS-Iran: Tiga Negara Siap Jadi Mediator

Sejumlah negara mulai mengambil peran aktif untuk meredakan konflik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang kian memanas dalam beberapa waktu terakhir.

Turki, Pakistan, dan Mesir menyatakan kesiapan mereka untuk menjadi mediator, dengan intensitas komunikasi yang meningkat antara pihak-pihak terkait.

Upaya Mediasi Turki, Pakistan, dan Mesir

Langkah mediasi ini mencuat setelah Donald Trump mengumumkan penangguhan rencana serangan terhadap infrastruktur energi Iran selama lima hari.

Penangguhan tersebut dikaitkan dengan klaim adanya kemajuan dalam pembicaraan dengan Iran, meski pihak Teheran membantah adanya negosiasi langsung.

Laporan menyebut para menteri luar negeri dari Turki, Pakistan, dan Mesir telah melakukan pembicaraan terpisah dengan utusan Gedung Putih Steve Witkoff serta Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.

“Proses mediasi sedang berlangsung dan menunjukkan kemajuan. Diskusi tersebut membahas tentang mengakhiri perang dan menyelesaikan semua masalah yang belum terselesaikan. Kami berharap akan segera mendapatkan jawaban,” ungkap sebuah sumber yang mengetahui detailnya.

Namun, kantor berita Iran menegaskan bahwa tidak ada dialog langsung antara Washington dan Teheran. Disebutkan bahwa “tidak ada dialog” antara keduanya.

Sementara itu, pernyataan dari pihak Iran juga menegaskan posisi mereka dalam konflik tersebut.

“Kami bukanlah partai yang memulai perang ini, dan semua tuntutan semacam itu harus ditujukan kepada Washington,” tambahnya.

Di sisi lain, Turki menunjukkan peran aktif dalam mendorong penyelesaian konflik.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan berulang kali menyatakan kesiapan negaranya untuk menjadi penengah, meski ia mengkhawatirkan adanya pihak yang lebih memilih memperpanjang konflik.

Fidan juga melakukan komunikasi dengan sejumlah negara, termasuk Norwegia dan Mesir, guna membahas upaya penghentian perang.

Diplomasi intensif ini menjadi bagian dari langkah negara-negara di kawasan untuk menekan eskalasi konflik yang berpotensi meluas dan berdampak pada stabilitas global.