Zulhas Targetkan 40 Ribu Kopdes Merah Putih Beroperasi

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menargetkan sebanyak 40 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mulai beroperasi di seluruh Indonesia pada Oktober 2026. Target tersebut menyusul penyelesaian pembangunan koperasi yang dijadwalkan rampung pada September mendatang.

Saat menghadiri agenda di Makassar, Sabtu (4/7), Zulhas mengatakan pemerintah akan memusatkan perhatian pada penyelesaian pembangunan koperasi desa tersebut tahun ini.

“Saya minta fokus Kopdes tahun ini 40 ribu, berarti ada 40 ribu yang belum selesai dibangun,” jelas Zulhas. .

Baca Juga : Dugaan Rekayasa Keuangan Ditemukan di Pos Indonesia

Menurutnya, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berjualan, melainkan infrastruktur strategis pemerintah yang berfungsi memperpendek rantai distribusi, memperkuat ekonomi desa, serta meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

“Kopdes itu bukan supermarket. Kopdes adalah infrastruktur pemerintah untuk memotong rantai pasok sekaligus menjadi offtaker hasil produksi masyarakat,” ujarnya.

Zulhas menjelaskan, ke depan berbagai program bantuan pemerintah akan disalurkan melalui koperasi desa. Penyaluran bantuan pangan berupa beras, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga berbagai bantuan sosial lainnya akan memanfaatkan jaringan Kopdes.

“Nanti yang membagi beras itu Kopdes, itu namanya infrastruktur pemerintah. Yang membagi nanti Kopdes, contoh, saya baru memutuskan akan membagi 33 juta lebih Desil 1, Desil 2, 10 kg beras. Totalnya 1 juta ton, kalau 3 bulan, 3 juta ton,” ungkapnya.

Selain menjadi saluran distribusi bantuan pemerintah, koperasi desa juga akan menyediakan berbagai layanan bagi masyarakat. Warga nantinya dapat membayar tagihan listrik dan telepon, memperoleh pupuk bersubsidi, hingga memenuhi kebutuhan pokok melalui Kopdes.

Di sisi lain, koperasi juga akan berperan sebagai pembeli hasil panen petani dan hasil tangkapan nelayan apabila harga di tingkat produsen turun di bawah harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca Juga : Tiktok Tanggapi Rumor PHK 90% Karyawan Tokopedia

“Dengan demikian, petani dan nelayan memiliki kepastian pasar serta tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada tengkulak,” katanya.

Lebih lanjut, Zulhas menegaskan pemerintah akan membatasi ekspansi perusahaan ritel modern ke wilayah pedesaan. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan ruang yang lebih besar bagi warung tradisional dan UMKM desa untuk berkembang.

“Ritel modern sampai di ibu kota, tidak boleh masuk desa. Karena di desa itu harus berkembang warungnya emak-emak dan UMKM,” ujarnya.