Perang Iran Jadi Beban Trump, Survei AS Ungkap Fakta
Perang Iran yang dimulai Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada akhir Februari berpotensi menjadi beban politik yang besar. Sejumlah hasil survei menunjukkan konflik tersebut dengan cepat kehilangan dukungan publik dan menjadi salah satu perang paling tidak populer dalam sejarah modern Amerika Serikat.
Survei Washington Post-Ipsos yang dirilis pekan lalu memperlihatkan mayoritas warga AS menolak konflik tersebut. Sebanyak 68% responden menilai perang Iran tidak layak dilakukan, sedangkan hanya 28% yang menganggap operasi militer itu layak didukung.
Baca Juga : Laut Saudi di Blokade, Konflik Timur Tengah Memanas
“Sebanyak 68% warga Amerika mengatakan perang Iran tidak layak diperjuangkan, sementara hanya 28% yang menilai perang tersebut layak dilakukan,” demikian hasil survei tersebut, seperti dikutip Selasa (21/7/2026).
Selisih penilaian negatif sebesar 40 poin tersebut bahkan melampaui tingkat penolakan yang pernah dialami perang Irak maupun Afghanistan pada masa paling tidak populernya.
Penolakan Publik Muncul Lebih Cepat
Kecepatan perubahan opini publik menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Trump. Pada perang Afghanistan, mayoritas warga AS baru menilai konflik tersebut tidak layak diperjuangkan setelah hampir delapan tahun berlangsung.
Sementara itu, perang Irak membutuhkan waktu sekitar satu tahun sebelum mayoritas masyarakat berbalik menolak. Bahkan, hampir empat tahun diperlukan hingga sekitar dua pertiga warga AS menyatakan perang Irak tidak layak diteruskan.
“Bahkan perang Irak tidak pernah kehilangan dukungan publik sebesar perang Iran,” demikian analisis Washington Post.
Sentimen serupa juga terlihat dalam survei Washington Post-ABC News yang dilakukan pada akhir April. Kurang dari dua bulan setelah perang dimulai, sebanyak 61% warga Amerika sudah menganggap konflik Iran sebagai sebuah kesalahan.
Sebagai perbandingan, perang Irak baru dinilai sebagai kesalahan oleh mayoritas publik hampir empat tahun setelah invasi dimulai. Adapun perang Vietnam memerlukan lebih dari enam tahun sebelum memperoleh tingkat penolakan serupa.
Dinilai Melemahkan Posisi Amerika
Upaya Donald Trump menggambarkan perang Iran sebagai simbol kekuatan Amerika Serikat juga tidak memperoleh dukungan luas dari masyarakat.
Survei Universitas Quinnipiac menunjukkan sebanyak 45% pemilih terdaftar menilai perang tersebut justru melemahkan posisi AS di dunia. Sebaliknya, hanya 33% responden yang beranggapan konflik tersebut membuat Amerika menjadi lebih kuat.
“Pemilih mengatakan perang Iran telah membuat Amerika Serikat lebih lemah di dunia daripada lebih kuat,” demikian hasil jajak pendapat tersebut.
Penolakan terhadap perang Iran sebenarnya telah muncul sejak awal konflik. Berdasarkan analisis The New York Times terhadap survei CNN, hanya 41% responden yang mendukung serangan militer terhadap Iran. Persentase tersebut menjadi tingkat dukungan awal terendah bagi dimulainya operasi militer luar negeri AS.
Data Gallup juga menunjukkan pola serupa. Dari lebih dari selusin operasi militer yang pernah disurvei, hampir seluruhnya memperoleh dukungan awal di atas 50%.
Baca Juga : Arab Saudi Siap Lindungi Kapal Dagang, Imbas Konflik dengan Houthi
Sebelum konflik Iran, operasi militer di Libya pada 2011 menjadi yang terendah dengan dukungan awal sebesar 47%. Namun, dukungan terhadap perang Iran turun jauh lebih cepat hingga tersisa 34% hanya dalam tiga bulan sejak konflik dimulai.
Belum Menjadi Isu Utama Politik AS
Meski menjadi salah satu perang paling tidak populer dalam sejarah modern Amerika Serikat, konflik Iran belum menjadi perhatian utama masyarakat.
Berbeda dengan perang Vietnam yang pada 1967 dianggap sebagai persoalan terbesar negara oleh 55% warga AS atau perang Irak yang mencapai 36% pada 2007, sebagian besar survei menunjukkan perang Iran hanya dipandang sebagai isu prioritas dari persentase satu digit warga Amerika.
Rendahnya perhatian publik dipengaruhi oleh minimnya pengerahan pasukan darat AS dalam jumlah besar serta relatif sedikitnya korban militer dibandingkan konflik-konflik sebelumnya. Kondisi tersebut membuat tekanan politik terhadap pemerintahan Trump untuk segera mengubah kebijakan perang masih tergolong terbatas.
