AS Hapus Suriah dari Daftar Terorisme, Ekonomi Bangkit?
Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi mengeluarkan Suriah dari daftar negara sponsor terorisme pada Senin (24/8/2026). Keputusan yang diumumkan Departemen Keuangan AS tersebut mengakhiri status yang telah melekat pada Suriah selama puluhan tahun, terutama ketika negara itu masih berada di bawah pemerintahan Bashar Al Assad.
Kebijakan tersebut sekaligus mempertegas keputusan Washington yang sebelumnya telah disampaikan pada bulan lalu. AS juga mencabut penetapan organisasi teroris global terhadap Front Al Nusrah, kelompok yang kini dikenal sebagai Hayat Tahrir Al Shams (HTS) dan pernah dipimpin oleh Presiden Suriah Ahmed Al Sharaa.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan pencabutan status tersebut ditujukan untuk membantu proses pemulihan Suriah, terutama dengan membuka peluang investasi dan memperkuat stabilitas ekonomi.
“Langkah hari ini akan membantu mendorong investasi tambahan di Suriah guna meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi,” ujar Bessent, dikutip dari Al Jazeera.
Baca Juga : Singapura Beri Bantuan Anak hingga Ratusan Juta
Menurut Bessent, kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari komitmen Presiden AS Donald Trump untuk memberikan kelonggaran terhadap sejumlah sanksi yang sebelumnya diberlakukan kepada Suriah.
Washington Mulai Percaya pada Pemerintahan Al Sharaa
Perubahan kebijakan AS menunjukkan adanya pergeseran pendekatan Washington terhadap pemerintahan baru Suriah. Kepercayaan tersebut meningkat setelah Ahmed Al Sharaa mengambil alih kekuasaan menyusul jatuhnya rezim Bashar Al Assad pada Desember 2024.
Al Sharaa sebelumnya dikenal sebagai pemimpin cabang resmi Al Qaeda di Suriah. Namun, setelah menjadi pemimpin negara, ia berupaya membangun hubungan baru dengan negara-negara Barat melalui pendekatan diplomatik.
Strategi tersebut dilakukan dengan meningkatkan komunikasi dan pertemuan dengan sejumlah pemimpin Barat. Al Sharaa bahkan telah bertemu secara langsung dengan Presiden AS Donald Trump serta Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Sebelumnya, AS dan Uni Eropa juga telah mencabut sejumlah sanksi terhadap Suriah pada Juni 2025. Sebulan kemudian, Washington mengumumkan rencana menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme dengan mempertimbangkan upaya pemerintahan Al Sharaa dalam menyatukan kembali negara tersebut.
Pencabutan Status Jadi Angin Segar Ekonomi Suriah
Berakhirnya status Suriah sebagai negara sponsor terorisme berpotensi memberikan dampak besar terhadap perekonomian negara tersebut.
Selama bertahun-tahun, status tersebut membuat Suriah mengalami keterbatasan dalam mengakses bantuan internasional, melakukan transaksi keuangan global, serta menarik investasi asing. Berbagai pembatasan juga menghambat aktivitas perdagangan dan pemulihan ekonomi.
Dengan dicabutnya status tersebut, sejumlah hambatan terhadap investasi internasional diharapkan dapat berkurang. Kebijakan Washington pun mendapat respons positif dari pejabat ekonomi Suriah.
Gubernur Bank Sentral Suriah Safwat Raslan menyambut keputusan tersebut melalui akun media sosial X. Ia menyebut pencabutan status itu sebagai langkah bersejarah yang dapat membantu mengembalikan Suriah ke dalam sistem ekonomi global.
Baca Juga : Presiden Iran Minta Perang Diakhiri, Ekonomi Semakin Tertekan
Safwat juga mengatakan bank sentral tengah berupaya membangun sistem keuangan yang lebih modern dan dapat diandalkan.
Menteri Keuangan Suriah Mohammed Barnieh turut menyambut kebijakan tersebut. Mengutip kantor berita resmi SANA, Barnieh menyebut keputusan Washington sebagai pencapaian besar sekaligus bersejarah bagi diplomasi Suriah.
Dari pihak AS, Utusan Khusus AS untuk Suriah Tom Barrack juga menilai pencabutan status tersebut sebagai momentum penting dalam hubungan kedua negara.
Ia menggambarkan kebijakan itu sebagai bagian dari perubahan posisi Suriah, dari negara yang sebelumnya terisolasi menuju kemitraan internasional. Barrack juga menyebut Suriah kini diarahkan menjadi mitra dalam upaya global melawan terorisme.
Dengan pencabutan status negara sponsor terorisme, Suriah kini memiliki peluang lebih besar untuk membuka kembali akses ekonomi internasional. Namun, keberhasilan pemulihan tetap akan bergantung pada stabilitas politik, keamanan, serta kemampuan pemerintahan baru membangun kepercayaan dari investor dan negara-negara mitra.
